Mendagri Tito Karnavian: Tanpa Desain Matang, Urbanisasi Bisa Ubah Kota Jadi Episentrum Krisis

Kabarmalam.com — Arus migrasi penduduk dari desa ke kota yang terus meningkat kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memberikan peringatan keras mengenai pentingnya tata kelola perkotaan yang visioner dan berkelanjutan. Menurutnya, tanpa strategi yang tepat, kota-kota di Indonesia terancam gagal memberikan kualitas hidup yang layak bagi penghuninya.

Berbicara dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), Tito menekankan bahwa kota saat ini memegang peran ganda. Di satu sisi, kota adalah motor penggerak ekonomi nasional, namun di sisi lain, ia menjadi titik paling rentan terhadap ledakan persoalan sosial jika pembangunan berkelanjutan diabaikan.

Ancaman ‘Slum Area’ dan Kriminalitas

Mendagri menyoroti fenomena urbanisasi yang tidak terkendali sebagai pemicu utama munculnya kawasan kumuh atau slum area. Tekanan hidup yang tinggi di perkotaan seringkali tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, mereka akan menjadi korban. Pendidikan tidak cukup, tidak mampu bersaing, akhirnya bisa terjerumus ke dalam tindak kejahatan,” ungkap Tito dalam keterangannya. Ia mengingatkan bahwa biaya hidup yang melambung tinggi di kota tanpa disertai produktivitas hanya akan melahirkan kemiskinan struktural baru.

Pentingnya Disiplin Tata Ruang

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah mengenai etika pembangunan kota. Tito mengkritik pertumbuhan kota yang bersifat sporadis atau tumbuh tanpa arah yang jelas. Beliau menegaskan bahwa kota yang ideal adalah kota yang memegang teguh tata ruang yang telah didesain sejak awal, bukan mengikuti selera pasar semata.

“Kota yang bagus adalah kota yang memiliki desain. Bukan kota yang tumbuh semaunya,” tegasnya. Beliau juga menyoroti inkonsistensi kebijakan di daerah, terutama terkait alih fungsi ruang hijau menjadi kawasan komersial yang seringkali berujung pada bencana banjir dan penurunan kualitas lingkungan.

Belajar dari Pengalaman Global

Dalam narasinya, Tito membandingkan situasi Indonesia dengan negara maju seperti Jepang yang sempat mengalami dampak berat akibat urbanisasi ekstrem. Sebaliknya, ia memuji Singapura yang berhasil mengintegrasikan ruang terbuka hijau secara masif di tengah keterbatasan lahan.

Langkah Singapura tersebut, menurut Tito, bukan sekadar urusan estetika, melainkan strategi cerdas untuk menekan biaya kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang bersih dan fasilitas publik yang memadai. Ia menyayangkan masih banyaknya kota di Indonesia yang belum ramah terhadap pejalan kaki dan minim fasilitas publik yang inklusif.

APEKSI sebagai Wadah Konsolidasi

Sebagai informasi, Raker Komwil I di Banda Aceh ini merupakan bagian dari persiapan menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI yang dijadwalkan berlangsung di Medan pada pertengahan 2026. APEKSI, yang menaungi 98 pemerintah kota di seluruh Indonesia, memiliki posisi strategis dalam merumuskan kebijakan publik yang mampu menjawab tantangan domestik maupun global.

Tito menutup arahannya dengan pesan kuat kepada para wali kota agar mampu mengendalikan pertumbuhan wilayahnya. Perencanaan yang matang adalah kunci agar kota tetap menjadi tempat yang produktif, inklusif, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat, alih-alih menjadi sumber masalah baru bagi negara.