Sinergi KDM dan Menteri PKP: Program Bedah 40.000 Rumah di Jawa Barat Resmi Dimulai

Kabarmalam.com — Langkah nyata untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat prasejahtera di Jawa Barat kini mulai bergulir. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi meluncurkan inisiatif masif renovasi puluhan ribu rumah tidak layak huni.

Program yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto ini ditandai secara simbolis melalui peresmian renovasi sepuluh unit rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Kehadiran para petinggi ini disambut hangat oleh warga yang telah lama mendambakan hunian yang lebih manusiawi.

Komitmen Besar untuk Jawa Barat

Dalam keterangannya, KDM menegaskan bahwa Jawa Barat mendapatkan atensi khusus dalam skema perbaikan kualitas hidup masyarakat desa. “Hari ini, saya resmikan dimulainya renovasi 40.000 rumah di Jawa Barat yang merupakan bantuan dari program bedah rumah Kementerian PKP,” ujar KDM dengan nada optimis pada Jumat (17/4/2026).

Salah satu momen menyentuh terjadi saat rombongan meninjau kediaman Ibu Lis Mulyani, seorang warga yang sehari-harinya menyambung hidup sebagai penjahit. Tidak hanya memberikan bantuan fisik bangunan, KDM secara spontan menambahkan bantuan modal usaha dari kantong pribadinya.

“Dari Pak Menteri ada Rp 20 juta untuk bangunan, insyaallah dari saya ada tambahan Rp 20 juta lagi untuk modal usaha menjahitnya agar ekonomi keluarga juga ikut terangkat,” imbuhnya. Sumiati, penerima manfaat lainnya, tak mampu menyembunyikan rasa harunya atas perhatian yang diberikan oleh Dedi Mulyadi dan Menteri Maruarar Sirait.

Mekanisme ‘Tender Rakyat’ dan Pemberdayaan UMKM

Hal yang membedakan program kali ini dengan inisiatif sebelumnya adalah penerapan mekanisme Tender Rakyat dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan renovasi 400.000 unit rumah secara nasional pada tahun ini, di mana Jawa Barat mendapatkan alokasi terbesar.

Setiap unit mendapatkan bantuan senilai Rp 20 juta untuk material dan upah tukang. Menariknya, proses pengadaan tidak melalui kontraktor besar, melainkan melibatkan UMKM lokal.

• Penerima manfaat membentuk kelompok secara kolektif.
• Tiga toko bangunan atau UMKM setempat diundang untuk menawarkan harga bersaing.
• Transparansi diutamakan guna memastikan kualitas bahan bangunan terbaik dengan harga efisien.

Sebagai contoh di Desa Banyusari, dari total anggaran Rp 175 juta untuk 10 rumah, efisiensi yang tercipta melalui mekanisme tender rakyat memungkinkan pembangunan selesai dengan nilai Rp 164 juta. Sisa anggaran tersebut tidak ditarik kembali, melainkan dikembalikan untuk menambah kebutuhan material lainnya demi kualitas rumah yang lebih kokoh.

Dampak Ekonomi Lokal

Menteri Maruarar menilai pola ini tidak hanya sekadar memperbaiki atap dan dinding, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa. Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengonfirmasi bahwa di wilayahnya sendiri terdapat 966 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa yang akan segera mendapatkan sentuhan pembangunan daerah ini.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, diharapkan target hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera tercapai, menciptakan keadilan sosial yang bisa dirasakan langsung di depan pintu rumah warga.