Perkuat Kedaulatan di Beranda Negeri, Tito Karnavian Paparkan Tantangan dan Strategi Baru Pengelolaan Perbatasan RI

Kabarmalam.com — Upaya memperkokoh kedaulatan di wilayah terluar Indonesia terus menjadi agenda prioritas pemerintah. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga mengemban amanah sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, menegaskan komitmennya dalam mentransformasi kawasan perbatasan bukan sekadar sebagai garis demarkasi, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaulat.

Pernyataan ini disampaikan dalam forum Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial untuk membedah hasil temuan Panitia Kerja (Panja) DPR yang telah terjun langsung meninjau titik-titik strategis di ujung nusantara. Tito menekankan bahwa eksistensi BNPP sejak 2010 memiliki landasan mandat yang sangat spesifik dan strategis bagi eksistensi kedaulatan NKRI.

Dua Pilar Utama: Diplomasi dan Kesejahteraan

Dalam paparannya, Tito menjelaskan bahwa BNPP memikul dua beban besar. Pertama, penyelesaian sengketa batas negara yang bersifat diplomatik. Hingga saat ini, Indonesia masih terus melakukan negosiasi intensif dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste untuk menyepakati titik-titik koordinat yang masih menjadi sengketa.

“Tugas ini mencakup penyelesaian garis batas yang belum tuntas. Ada yang sudah mencapai kesepakatan, namun ada pula yang masih dalam tahap perundingan meja hijau,” ungkap mantan Kapolri tersebut. Pilar kedua yang tak kalah penting adalah percepatan pemerataan pembangunan nasional di wilayah pinggiran.

Tito memiliki filosofi bahwa nasionalisme masyarakat di perbatasan akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya. Jika warga di beranda depan merasakan kehadiran negara melalui fasilitas yang layak dan ekonomi yang tumbuh, maka mereka akan menjadi benteng pertahanan alami yang sulit ditembus oleh pengaruh atau infiltrasi asing.

Tantangan Geografis Negara Kepulauan

Mengelola perbatasan Indonesia bukanlah perkara mudah. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan batas laut dengan sepuluh negara. Kompleksitas ini menciptakan tantangan koordinasi lintas sektoral yang luar biasa besar.

“Kita berbeda dengan negara kontinental yang basisnya daratan luas. Kita adalah kepulauan, di mana konektivitas dari Sabang hingga Merauke tidak terhubung oleh daratan tunggal. Ini adalah realitas geografis yang menuntut penanganan khusus,” jelas Tito dalam diskusi tersebut.

Temuan Lapangan dan Urgensi Infrastruktur

Tito memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi II DPR RI yang telah proaktif melalui Panja Perbatasan. Sejak Oktober tahun lalu, para wakil rakyat telah mengunjungi daerah-daerah sensitif seperti Natuna, perbatasan Malaysia, hingga wilayah Papua Nugini. Data lapangan yang dibawa Panja menjadi dasar bagi BNPP untuk menentukan prioritas kebijakan ke depan.

Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan utama antara lain penyelesaian sengketa di Pulau Sebatik, penambahan unit Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta penyambungan infrastruktur jalan yang masih terputus. Di Papua misalnya, jalur penghubung dari Skouw menuju Merauke masih memiliki banyak titik kosong yang menyulitkan patroli keamanan dan distribusi logistik masyarakat.

Menuju Pembentukan Pansus Lintas Komisi

Guna mempercepat akselerasi pembangunan, muncul wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi. Langkah ini disambut baik oleh Tito Karnavian karena pengelolaan perbatasan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kementerian saja.

“Jika Pansus ini terbentuk, persoalan seperti pembangunan pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga akses jalan di perbatasan bisa ‘dikeroyok’ bersama oleh berbagai kementerian terkait di bawah koordinasi yang lebih kuat,” tegasnya.

Saat ini, Indonesia baru memiliki 15 PLBN yang beroperasi secara resmi. Jumlah ini dinilai masih sangat minim mengingat panjangnya garis perbatasan darat yang ada, terutama di sepanjang Kalimantan dan perbatasan Papua Nugini yang mencapai hampir 800 kilometer. Ke depan, pemerintah bertekad menjadikan pengelolaan kawasan perbatasan sebagai etalase kemajuan bangsa yang aman, maju, dan sejahtera.