Siaga El Nino 2026, Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Kepala Daerah Perkuat Sabuk Mitigasi

Kabarmalam.com — Bayang-bayang fenomena El Nino yang diprediksi bakal melanda Indonesia pada periode 2026-2027 memicu langkah preventif dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah untuk segera merapatkan barisan dan memperkuat kesiapsiagaan guna meredam dampak buruk fenomena alam tersebut.

Langkah strategis ini dinilai krusial mengingat El Nino diperkirakan akan berhimpitan dengan musim kemarau ekstrem yang dijadwalkan terjadi antara Juli hingga Oktober 2026. Fokus utama mitigasi ini diarahkan pada upaya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjaga stabilitas pasokan air bersih, serta melindungi sektor ketahanan pangan dan energi dari gangguan serius.

Puncak Ancaman di Pertengahan 2026

Pesan tersebut disampaikan oleh Tito Karnavian usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Jakarta, Senin (29/6). Dalam forum tersebut, Tito merujuk pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan bahwa siklus El Nino kali ini diprediksi akan berlangsung cukup lama, yakni dari Mei 2026 hingga Mei 2027.

“Dampaknya akan mulai kita rasakan secara signifikan memasuki bulan Juli, Agustus, September, hingga Oktober. Barulah setelah periode itu intensitasnya diperkirakan menurun,” ungkap Tito dalam keterangannya di hadapan para pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tidak boleh terlambat dalam merumuskan strategi mitigasi yang sesuai dengan profil kerawanan wilayah masing-masing.

Dua Skenario Buruk yang Harus Diantisipasi

Mantan Kapolri tersebut menggarisbawahi dua ancaman utama yang menjadi momok setiap kali El Nino menyapa. Pertama, melonjaknya potensi kebakaran hutan akibat suhu yang lebih panas dan kelembapan yang rendah. Kedua, krisis air yang akan memicu efek domino, mulai dari gagal panen di sektor pertanian hingga terhambatnya operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

“Dampaknya ada dua yang paling nyata. Pertama adalah risiko karhutla yang meningkat, dan yang kedua adalah defisit ketersediaan air yang vital bagi kehidupan masyarakat dan ketahanan energi,” jelasnya lebih lanjut.

Sinergi Lintas Sektoral dan Modifikasi Cuaca

Guna menghadapi tantangan ini, pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menyiapkan instrumen pendukung. Kementerian Pertanian tengah menggeber program pompanisasi dan perbaikan sistem irigasi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap melakukan teknologi modifikasi cuaca di wilayah-wilayah kritis.

Tito meminta para Gubernur untuk berperan aktif sebagai dirigen yang mengoordinasikan Bupati dan Wali Kota di wilayahnya. Ia mendesak agar segera digelar rapat koordinasi teknis yang melibatkan BPBD, dinas pengairan, dinas pertanian, hingga jajaran TNI-Polri (Forkopimda).

“Sinergi dengan instansi vertikal, balai wilayah sungai, hingga pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan kita dalam mencegah bencana kekeringan dan kabut asap lintas wilayah,” pungkasnya. Pertemuan strategis tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci seperti Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.