Krisis Listrik Menghantui, Waka MPR Eddy Soeparno Desak Percepatan Transisi Energi Demi Keamanan Nasional

Kabarmalam.com — Gelombang pemadaman bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia baru-baru ini menjadi alarm keras bagi stabilitas infrastruktur nasional. Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa gangguan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memicu krisis ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap arah kebijakan energi tanah air.

Eddy menilai, ketergantungan yang terlampau tinggi pada bahan bakar fosil, khususnya batu bara, telah menciptakan kerentanan sistemik yang membahayakan. Menurutnya, pemadaman ini bukan sekadar kendala teknis operasional, melainkan cerminan dari rapuhnya ketahanan energi kita yang masih bertumpu pada satu sumber utama.

Transisi Energi Sebagai Pilar Keamanan Nasional

Dalam keterangannya pada Senin (22/6/2026), Eddy menekankan bahwa diskursus mengenai transisi energi tidak boleh lagi dipandang hanya dari kacamata pelestarian lingkungan hidup. Lebih dari itu, hal ini berkaitan erat dengan kedaulatan, daya saing ekonomi, dan ketahanan infrastruktur strategis bangsa.

“Hari ini kita diingatkan bahwa indikator ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari melimpahnya stok batu bara. Ketahanan yang sejati terletak pada kemampuan sistem kelistrikan dalam menyediakan pasokan yang andal, kompetitif, serta tahan terhadap gangguan pasokan maupun dampak perubahan iklim,” ujar Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Menopang Ambisi Industrialisasi Masa Depan

Lebih lanjut, Eddy menyoroti bahwa ketersediaan listrik yang stabil adalah napas utama bagi agenda industrialisasi nasional. Pemerintah saat ini tengah gencar mendorong hilirisasi mineral, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, hingga pembangunan pusat data (data centers) yang menjadi tulang punggung ekonomi digital.

Indonesia, menurut Eddy, sedang membangun fondasi industri masa depan. Fasilitas seperti smelter, pabrik baterai, dan industri semikonduktor memerlukan jaminan pasokan listrik 24 jam penuh tanpa interupsi. Jika gangguan skala besar terus berulang, hal tersebut berpotensi meruntuhkan kepercayaan global dan mengurangi daya saing investasi asing di tanah air.

Standar Hijau di Pasar Global

Di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan listrik nasional yang diperkirakan melonjak dua kali lipat pada tahun 2060, Eddy mengingatkan bahwa lanskap kompetisi global telah berubah. Perusahaan multinasional kini menjadikan jejak karbon dan akses terhadap energi bersih sebagai syarat utama dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis mereka.

“Investor hari ini tidak hanya melihat insentif fiskal atau murahnya upah tenaga kerja. Mereka bertanya, apakah negara ini mampu menyediakan energi yang hijau dan stabil? Karena itu, percepatan energi terbarukan adalah strategi ekonomi dan industri yang sangat mendesak,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, pimpinan MPR RI ini berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang mendukung target Net Zero Emission (NZE). Ia menekankan bahwa biaya yang harus dibayar akibat menunda transisi energi akan jauh lebih mahal dibandingkan investasi untuk mempercepatnya. Baginya, energi terbarukan bukan lagi sekadar pilihan masa depan, melainkan kebutuhan strategis Indonesia saat ini.