Kemenkes RI Luruskan Polemik Dugaan Mark Up Alkes RSUD Krui: Anggaran Rp 56,7 Miliar untuk Fasilitas Lengkap
Senin, 22 Jun 2026 09:34 WIB
Kabarmalam.com — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akhirnya angkat bicara guna menanggapi isu miring yang tengah menjadi sorotan publik terkait dugaan penggelembungan atau mark up anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Lampung. Kabar yang sempat viral di jagat maya tersebut ditepis dengan penjelasan rinci mengenai alokasi dana yang sebenarnya.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa angka Rp 30 miliar yang sempat disinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto bukanlah nilai untuk satu jenis layanan saja. Angka tersebut merupakan bagian dari program besar untuk memperkuat infrastruktur medis di berbagai daerah.
Bukan Hanya Layanan Hemodialisis
Penjelasan ini muncul setelah beredarnya asumsi bahwa dana sebesar Rp 30 miliar tersebut hanya dialokasikan untuk layanan cuci darah atau hemodialisis (HD). Aji mengklarifikasi bahwa dana tersebut adalah bantuan untuk pengadaan berbagai alat kesehatan canggih yang diberikan kepada 66 RSUD di seluruh Indonesia melalui Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) atau Quick Win.
“Setiap RSUD yang terpilih, termasuk RSUD Krui, menerima dukungan alkes canggih senilai lebih dari Rp 30 miliar dari program SIHREN (Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network). Jadi, anggaran Rp 31,7 miliar yang dikucurkan tahun ini untuk RSUD Krui mencakup berbagai alat mutakhir seperti cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, hingga mammography. Ini bukan sekadar untuk layanan HD saja,” papar Aji dalam keterangan resminya.
Investasi Jangka Panjang untuk Kesehatan Rakyat
Tak berhenti di situ, dukungan pemerintah terhadap RSUD KH Muhammad Thohir Krui ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Selain alkes canggih, rumah sakit ini juga diproyeksikan menerima bantuan alat kesehatan dasar dengan nilai antara Rp 20 hingga Rp 30 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Khusus untuk RSUD Krui, dialokasikan tambahan sekitar Rp 25 miliar.
Daftar bantuan tersebut mencakup kebutuhan vital operasional rumah sakit, antara lain:
- Tempat tidur pasien dan set ruang ICU.
- Mesin anestesi, patient monitor, dan ventilator untuk berbagai usia.
- Alat penunjang bedah seperti instrument general surgery dan sectio caesaria.
- Fasilitas radiologi mobile X-ray hingga alat sterilisasi plasma.
- Peralatan darurat medis seperti defibrillator, USG, serta infusion pump.
Jika dikalkulasi secara menyeluruh, total dukungan yang diterima RSUD Krui mencapai angka fantastis sekitar Rp 56,7 miliar. Dengan transformasi besar-besaran ini, diharapkan layanan kesehatan di Pesisir Barat dapat meningkat drastis. Masyarakat setempat kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh atau dirujuk ke luar daerah hanya untuk mendapatkan perawatan medis yang mumpuni.
Imbauan Menghadapi Disinformasi
Menutup penjelasannya, Kemenkes mengimbau masyarakat agar lebih selektif dan kritis dalam menyerap informasi di media sosial. Isu mengenai penggelembungan harga yang menyeret nama Menkes dipastikan merupakan disinformasi yang tidak berdasar pada data lapangan.
Melalui penguatan fasilitas di RSUD Krui, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan akses kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di pelosok Lampung. Upaya ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam memperkokoh jaringan rujukan medis nasional demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
