Sasar Akar Masalah Stunting, Menkes Budi Minta Program Makan Bergizi Gratis Fokus ke Ibu Hamil

Kabarmalam.com — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan sorotan tajam terhadap arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar Proyek Strategis Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Meski telah berjalan selama lebih dari satu tahun, Menkes menekankan pentingnya pergeseran fokus prioritas penerima manfaat agar target penurunan angka pencegahan stunting dapat tercapai lebih efektif dan tepat sasaran.

Refleksi Evaluasi: Tantangan di Lapangan

Langkah evaluasi ini muncul di tengah kegelisahan publik mengenai distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Banyak pihak menyayangkan pembangunan fasilitas tersebut yang justru terkonsentrasi di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting rendah, bukannya menyasar daerah-daerah ‘zona merah’ yang sangat membutuhkan intervensi gizi.

Sebagai gambaran nyata, kondisi di Kabupaten Sanggau menjadi alarm bagi pemerintah. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengungkapkan bahwa program MBG belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan stunting di daerahnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, prevalensi stunting di Sanggau pada triwulan I tahun 2026 justru merangkak naik ke angka 21,82 persen, setelah sebelumnya sempat turun di level 20,50 persen pada tahun 2025.

Prioritas pada ‘Golden Period’

Menyikapi dinamika tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa perang melawan stunting tidak bisa dimenangkan secara instan melalui pemberian makan di usia sekolah saja. Ia secara terbuka meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meninjau kembali skala prioritas mereka. Menurutnya, garda terdepan dalam memutus rantai stunting adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Jika program MBG ini ingin benar-benar sukses dan mengurangi beban kesehatan di masa depan, fokusnya harus tajam. Saya sudah meminta kepada Ibu Nanik (Kepala BGN) agar memberikan perhatian lebih besar kepada ibu hamil. Kita harus memastikan asupan gizi mereka terpenuhi sejak masa kehamilan agar anak tidak lahir dengan masalah kesehatan,” tutur Budi dengan nada persuasif.

Mengkaji Ulang Pemberian Makan di Sekolah

Menteri Kesehatan bukan bermaksud menolak pemberian makanan bergizi bagi anak sekolah. Namun, dari kacamata medis, intervensi pada periode emas pertumbuhan—yakni 1.000 hari pertama kehidupan—memiliki dampak yang jauh lebih permanen. Ia menjelaskan bahwa kekurangan gizi pada ibu hamil dan balita yang belum masuk sekolah adalah akar masalah yang sebenarnya.

“Begitu seorang ibu hamil, gizi tidak boleh kurang. Begitu juga saat menyusui selama dua tahun, asupan gizi harus tetap terjaga. Balita di usia emas inilah yang paling menentukan, jauh sebelum mereka masuk ke bangku sekolah,” tambahnya menjelaskan urgensi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Langkah Berbasis Data

Saat ini, pemerintah melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang giat mengumpulkan data empiris. Pemantauan ini bertujuan untuk mengukur dampak nyata MBG terhadap status gizi penerima manfaat secara berkala.

Evaluasi berbasis bukti (evidence-based) ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah untuk memutuskan apakah program saat ini sudah berada di jalur yang benar atau memerlukan perombakan strategi yang lebih radikal. Hingga detik ini, pemerintah masih berhati-hati dalam menyampaikan klaim keberhasilan sebelum data yang valid dan komprehensif benar-benar terkumpul untuk membuktikan adanya penurunan angka stunting yang konsisten.