Skandal Motor Listrik BGN: Ribuan Unit Kini Siap Dihibahkan bagi Guru Honorer di Pelosok

Kabarmalam.com — Polemik pengadaan ribuan unit kendaraan listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tampaknya akan menemui babak baru yang lebih bermanfaat. Alih-alih terbengkalai di gudang akibat proses pengadaan yang bermasalah, aset negara tersebut kini direncanakan untuk dihibahkan kepada para guru honorer di berbagai daerah di Indonesia.

Rencana strategis ini mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Ia mengamini usulan yang disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, untuk mengalihkan pemanfaatan aset tersebut demi kepentingan publik yang lebih mendesak. Mengingat dana negara dalam jumlah besar telah dikucurkan, optimalisasi penggunaan barang menjadi langkah paling rasional saat ini.

Transformasi Aset dari Kontroversi Menuju Solusi

Yahya Zaini mengungkapkan bahwa ide penghibahan ini muncul dalam rapat kerja bersama Komisi IX. Ia menilai, memberikan moda transportasi kepada guru honorer adalah langkah yang tepat ketimbang memaksakan penggunaan motor tersebut untuk pengelola dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

“Ibu Arumsari menyampaikan bahwa motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah. Saya pribadi sangat setuju. Daripada tidak terpakai, lebih baik diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan mobilitas tinggi untuk mengajar,” ujar Yahya kepada awak media.

Sebelumnya, pengadaan sekitar 21.000 unit motor listrik ini memicu kritik tajam. Yahya menyoroti bahwa sejak awal, kebutuhan mobilitas bagi pengelola dapur program gizi nasional tidak terlalu krusial. Namun, karena barang sudah terlanjur dibeli, maka pemanfaatannya harus dialihkan secara tepat sasaran.

Membongkar Borok Pengadaan di Masa Lalu

Langkah hibah ini juga menjadi upaya ‘bersih-bersih’ di internal BGN setelah kepemimpinan sebelumnya meninggalkan sejumlah catatan merah. Yahya Zaini tidak memungkiri adanya indikasi ketidakprofesionalan dalam pengadaan barang tersebut. Mulai dari dugaan penggelembungan harga (mark-up) hingga pemilihan vendor yang tidak memiliki jaringan dealer serta pusat servis yang memadai.

“Komisi IX pada awalnya tidak mendapatkan informasi transparan mengenai proyek ini, sehingga pengawasan sulit dilakukan. Kami sangat menyesalkan harga yang dimark-up dan vendor yang tidak kompeten. Namun, karena ini sudah menjadi aset negara, kita harus menyelamatkannya agar tidak mubazir,” tegas legislator dari Partai Golkar tersebut.

Audit Anggaran dan Optimalisasi Aset Negara

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan bahwa pihaknya tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung terkait status aset-aset tersebut. Tak hanya motor listrik, BGN juga tengah menyisir aset lain seperti perangkat IT, laptop, hingga sistem CCTV yang dibelanjakan pada tahun anggaran 2025.

“Prinsipnya, semua yang sudah dibeli dengan uang rakyat harus dimaksimalkan. Kami sedang menyisir anggaran 2026 agar tidak ada lagi duplikasi output. Apa yang sudah dibelanjakan di 2025 akan kami optimalkan fungsinya, dan jika ada kekurangan, baru akan kami lengkapi sesuai kebutuhan riil di lapangan,” jelas Arumsari.

Dengan rencana hibah ini, diharapkan beban para pahlawan tanpa tanda jasa di daerah dapat sedikit teringankan, sekaligus menjadi solusi atas carut-marutnya tata kelola logistik di lembaga tersebut pada periode sebelumnya.