Bobby Nasution ‘Semprot’ PLN Terkait Pemadaman di Sumut: Rakyat Merugi, Kompensasi Adalah Keharusan

Kabarmalam.com — Gelombang protes masyarakat Sumatera Utara akibat rentetan pemadaman listrik bergilir akhirnya sampai ke telinga Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution. Tidak tinggal diam melihat warganya menderita, menantu Presiden Jokowi ini mengambil langkah tegas dengan mendatangi langsung Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara (UP2B Sumbagut) di Medan.

Bobby Nasution menyoroti kerugian signifikan yang harus ditelan masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada stabilitas pasokan energi. Menurutnya, masalah utama bukan sekadar pada gangguan teknis, melainkan buruknya komunikasi publik yang dijalankan oleh pihak PLN. Warga seolah dibiarkan meraba-raba tanpa kepastian jadwal pemadaman, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan langkah antisipasi.

Kritik Pedas Terkait Komunikasi Publik

Dalam kunjungannya ke kantor yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso tersebut, Bobby mengungkapkan bahwa ia menerima banyak keluhan dari berbagai penjuru daerah. “Masyarakat sudah mengeluh, mereka merugi akibat pemadaman bergilir ini. Masalahnya, kita tidak tahu bagaimana skema pemadaman ini berlangsung. Tidak ada informasi yang jelas, dan ini terjadi berulang kali setiap hari,” tegas Bobby dengan nada serius.

Ia memahami bahwa kerusakan belasan tower transmisi akibat cuaca ekstrem adalah sebuah keadaan darurat yang tidak diinginkan. Namun, Bobby menekankan bahwa transparansi informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ia meminta PLN lebih proaktif berkoordinasi dengan para kepala daerah agar sosialisasi bisa dilakukan secara masif dan tepat sasaran.

Menuntut Kompensasi yang Adil

Salah satu poin krusial yang ditegaskan Bobby dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kompensasi. Ia membandingkan ketegasan PLN dalam memberikan sanksi kepada pelanggan yang terlambat membayar tagihan dengan pelayanan yang diberikan saat ini. Menurutnya, sudah sepantasnya PLN memberikan timbal balik atas kerugian yang dialami masyarakat Sumatera Utara.

“Kita minta harus ada kompensasi. Sebagaimana kita ketahui, jika masyarakat terlambat membayar sedikit saja, langsung ada sanksi pemutusan hingga pencopotan meteran. Maka dalam kondisi ini, PLN harus menunjukkan tanggung jawabnya,” ujar Bobby. Ia menyarankan kompensasi bisa berupa keringanan tagihan atau diskon token bagi pelanggan prabayar.

Respon PLN dan Target Perbaikan

Menanggapi desakan tersebut, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut, Mundakhir Salman, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia menjelaskan bahwa tim di lapangan tengah bekerja ekstra cepat untuk memulihkan 12 tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang roboh diterjang cuaca buruk.

Terkait urusan ganti rugi atau kompensasi, pihak PLN Sumut mengaku akan meneruskan aspirasi Gubernur tersebut ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini dikarenakan regulasi mengenai kompensasi berada di bawah wewenang pemerintah pusat. Meski demikian, PLN optimis pasokan listrik di Sumut akan kembali normal dalam waktu dua hingga tiga hari ke depan seiring selesainya perbaikan jaringan utama.

Kunjungan ini juga didampingi oleh sejumlah pejabat teras Pemprov Sumut, termasuk Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas Perindustrian, untuk memastikan bahwa koordinasi antara penyedia layanan publik dan pemerintah daerah tetap berjalan sinkron demi kepentingan masyarakat luas.