Tepis Isu Diskriminasi, Pemprov Sulsel Ungkap Fakta di Balik Seleksi Paskibraka 2026

Kabarmalam.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) akhirnya angkat bicara guna menjernihkan suasana terkait rumor miring yang beredar di jagat maya. Isu mengenai adanya dugaan diskriminasi dalam proses seleksi Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 menjadi sorotan tajam, namun otoritas setempat dengan tegas membantah adanya praktik tidak transparan tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, memberikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan persepsi publik. Ia menegaskan bahwa pihak provinsi tidak memiliki wewenang untuk menganulir hasil seleksi, karena mandat penentuan akhir berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.

Mekanisme Seleksi yang Berlapis

Menurut Bustanul, peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses ini adalah memfasilitasi para putra-putri terbaik dari berbagai kabupaten dan kota. Namun, ketika memasuki tahap seleksi menuju tingkat nasional, kendali beralih kepada tim independen dari pusat.

“Seleksi ini merupakan kewenangan penuh pusat. Tim seleksi pusat hadir langsung di provinsi untuk memberikan penilaian objektif. Mereka terdiri dari berbagai unsur kompeten, mulai dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres),” papar Bustanul saat memberikan keterangan resmi.

Menjawab Isu Pencoretan Siswi Asal Makassar

Kegaduhan ini bermula saat media sosial diramaikan oleh kabar seorang siswi SMA asal Kota Makassar yang dikabarkan gagal berangkat ke tingkat nasional karena diduga menjadi korban diskriminasi atau pencoretan sepihak. Menanggapi narasi yang berkembang liar tersebut, Bustanul memberikan penjelasan logis terkait prosedur pengumuman.

“Secara logika, jika ada anggapan bahwa hasil dianulir atau peserta diganti, maka seharusnya ada pengumuman awal yang kemudian diubah dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak pernah ada. Semua proses berjalan satu pintu melalui keputusan pusat,” tegasnya.

Transparansi dan Data Sebagai Kunci

Pihak Pemprov Sulsel mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak didukung data valid. Bustanul menekankan bahwa setiap peserta mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang setara tanpa ada perlakuan khusus bagi pihak tertentu.

Ia berharap setiap tudingan yang muncul ke publik disertai dengan bukti yang jelas, bukan sekadar asumsi yang dapat memperkeruh suasana. Fokus utama dari seleksi ini adalah mencari individu yang memenuhi standar ketat yang telah ditetapkan oleh panitia pusat demi menjaga kehormatan korps Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

“Kami pastikan seluruh peserta dinilai secara profesional berdasarkan rangkaian hasil tes yang kompetitif. Tidak ada ruang bagi praktik diskriminasi dalam sistem yang melibatkan banyak instansi pengawas seperti ini,” tutupnya.