Perkuat Sinergi di Riyadh, Wakapolri Pastikan Perlindungan Maksimal Jemaah Haji Indonesia 2026

Kabarmalam.com — Menjelang momentum puncak ibadah haji 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kian gencar memperkokoh benteng perlindungan bagi para jemaah asal tanah air. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam kunjungan kerjanya ke jantung pemerintahan Arab Saudi, Kota Riyadh.

Bertempat di Kantor Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5/2026), Komjen Dedi Prasetyo menggelar pertemuan strategis dengan jajaran otoritas keamanan tertinggi negara tersebut. Kehadiran jenderal bintang tiga ini disambut hangat secara resmi oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid. Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan langkah konkret untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia di tengah berbagai tantangan global.

Sinergi Satgas Haji Polri dan Otoritas Arab Saudi

Lawatan diplomasi keamanan ini merupakan bagian integral dari penguatan operasional Satgas Haji Polri. Bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Polri berupaya menutup celah praktik haji non-prosedural yang kerap merugikan masyarakat. Fokus utama kolaborasi ini meliputi pengawasan ketat, pencegahan penyalahgunaan visa, hingga pemberantasan berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah.

Berdasarkan data yang dihimpun, langkah tegas telah diambil oleh Subsatgas Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Haji dan Umrah Polri sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah menangani sedikitnya 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI). Dari hasil penyelidikan tersebut, 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan 320 korban dengan total kerugian materi mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp10 miliar.

Tindakan Preventif dan Perlindungan Warga Negara

Selain penegakan hukum pasca-kejadian, perlindungan jemaah haji juga dilakukan melalui langkah preventif yang masif. Satgas Haji Polri tercatat telah berhasil menggagalkan keberangkatan 32 warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi akan berangkat melalui jalur non-prosedural. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik ilegal yang berisiko tinggi saat berada di tanah suci.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menekankan bahwa perlindungan terhadap jemaah harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah selesai. “Polri bersama kementerian terkait terus memperkuat pengawasan di dalam negeri demi mencegah keberangkatan ilegal. Di saat yang sama, koordinasi internasional dengan otoritas Arab Saudi diperkuat agar perlindungan di lapangan berjalan menyeluruh,” jelas Irjen Johnny.

Komitmen Keamanan bagi Jemaah Terbesar di Dunia

Mengingat Indonesia merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, Wakapolri menilai kolaborasi lintas negara menjadi kunci utama. Kepastian keamanan, ketertiban, dan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Arab Saudi menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

“Perlindungan jemaah adalah tanggung jawab kolektif. Melalui penguatan sinergi dengan otoritas keamanan Arab Saudi, kami ingin memastikan setiap warga negara Indonesia dapat menjalankan rukun Islam kelima ini dengan khusyuk, aman, dan tanpa rasa khawatir akan praktik-praktik ilegal yang merugikan,” pungkasnya.

Polri menegaskan akan terus konsisten dalam mengawal proses haji tahun ini melalui penegakan hukum yang tegas di dalam negeri serta diplomasi keamanan yang proaktif di level internasional.