Perkuat Fondasi Hukum, Menteri HAM Natalius Pigai Tunjuk Sofia Alatas Jadi Plt Dirjen IDP
Selasa, 14 Apr 2026 17:04 WIB
Kabarmalam.com — Langkah strategis diambil oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, dalam upaya memperkuat struktur organisasi kementeriannya. Secara resmi, Pigai mengumumkan penunjukan Sofia Alatas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan (IDP) HAM. Keputusan ini dipandang sebagai upaya krusial untuk menjaga momentum dan kesinambungan berbagai agenda besar di bidang kebijakan HAM nasional.
Pemilihan Sofia Alatas untuk mengisi posisi vital tersebut bukan tanpa pertimbangan matang. Sebelumnya, Sofia telah lama berkecimpung sebagai Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia. Pengalamannya yang mendalam dalam meramu, mengevaluasi, hingga memastikan implementasi instrumen HAM menjadikannya sosok yang dianggap paling kompeten untuk menjaga ritme kerja di Kementerian HAM.
Pigai menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan di tingkat direktorat jenderal ini tidak hanya bersifat administratif rutin. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bagian dari akselerasi kinerja organisasi untuk merespons dinamika sosial yang berkembang. “Penunjukan ini untuk memastikan penguatan instrumen HAM berjalan konsisten, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Pigai dalam keterangan persnya, Selasa (14/4/2026).
Sang Menteri juga menyampaikan optimisme tinggi terhadap kepemimpinan Sofia. Ia berharap, di bawah kendali Sofia, sinergi lintas sektor dapat semakin solid demi mendorong kemajuan Hak Asasi Manusia yang lebih inklusif di Indonesia. Sebagai pelaksana tugas, Sofia akan menjalankan fungsi ini hingga pejabat definitif ditetapkan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, publik melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya Pigai dalam melakukan reformasi internal. Sebelumnya, Pigai juga sempat menekankan pentingnya melakukan peninjauan kembali terhadap berbagai regulasi HAM agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Penunjukan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius dalam menempatkan figur-figur teknokratis pada posisi strategis guna mengejar target kebijakan yang lebih progresif.
