Revolusi Antrean Haji: Kemenhaj Godok Skema ‘War Tiket’ Namun Tetap Prioritaskan Jemaah Lama

Kabarmalam.com — Fenomena antrean panjang keberangkatan haji yang melanda Indonesia selama puluhan tahun kini memasuki babak baru. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai serius menggodok wacana sistem pendaftaran berbasis ‘war tiket’ sebagai upaya memutus rantai tunggu yang menyesakkan bagi calon jemaah.

Meski wacana ini terdengar radikal, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Azhar Prabowo memberikan jaminan bagi mereka yang sudah berada dalam daftar tunggu. Ia menegaskan bahwa jemaah yang telah bertahun-tahun menanti tetap akan menjadi prioritas utama dalam keberangkatan ke Tanah Suci.

“Prioritasnya tetap untuk mereka yang sudah mengantre. Jemaah yang sudah masuk dalam daftar tunggu tetap menjadi yang pertama dan utama untuk diberangkatkan,” ujar Dahnil saat memberikan keterangan kepada awak media pada Minggu (12/4/2026).

Langkah Berani Memangkas Antrean Puluhan Tahun

Lahirnya gagasan ‘war tiket’ ini bukan tanpa alasan. Dahnil menjelaskan bahwa kementerian memiliki keinginan kuat untuk segera menuntaskan persoalan antrean haji yang kian mengular. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan akselerasi agar antrean tersebut bisa segera terurai habis.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi praktik ‘orang dalam’ atau manipulasi jika sistem rebutan tiket ini diberlakukan, Dahnil memastikan pihaknya akan memperketat pengawasan. Menurutnya, pembenahan tata kelola keuangan haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kunci utama untuk menutup celah kecurangan.

“Potensi adanya moral hazard dan praktik manipulasi sedang terus dibersihkan oleh Kemenhaj. Kami berkomitmen menciptakan ekosistem yang bersih sebelum sistem baru benar-benar diimplementasikan,” tambahnya.

Menoleh Kembali ke Masa Tanpa Antrean

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah RI Gus Irfan mengungkapkan bahwa ide ini merupakan buah pemikiran progresif dari internal kementerian. Tujuannya sederhana namun fundamental: mencari jalan keluar agar umat Muslim Indonesia tidak perlu menunggu puluhan tahun untuk menunaikan rukun Islam kelima.

Dalam gelaran Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M di Tangerang beberapa waktu lalu, Gus Irfan mengajak publik menilik kembali masa-masa sebelum adanya lembaga pengelola keuangan khusus haji. Ia menyebutkan bahwa di masa lampau, pendaftaran haji cenderung lebih dinamis tanpa beban antrean yang membebani secara psikologis.

“Muncul pemikiran, apakah kita perlu mempertahankan antrean yang sedemikian lama? Apakah kita tidak perlu kembali ke sistem di mana siapa yang siap secara finansial dan fisik bisa langsung mendaftar?” ungkap Menhaj.

Cara Kerja Skema ‘War Tiket’

Jika nantinya diberlakukan, skema ‘war tiket’ ini diprediksi akan mengubah total peta pendaftaran haji di Indonesia. Pemerintah akan mengumumkan secara transparan besaran biaya haji tahun berjalan, lalu membuka pintu pendaftaran pada tanggal tertentu secara serentak.

Dalam skema ini, kecepatan dan kesiapan menjadi kunci. Siapa pun warga negara yang memiliki kemampuan finansial serta fisik yang mumpuni dapat langsung mendaftar dan berangkat di tahun yang sama. Namun, sekali lagi pemerintah menekankan bahwa transformasi ini akan dilakukan secara bertahap dengan tetap menghormati hak-hak jemaah yang sudah lebih dulu menaruh harapan dalam daftar antrean panjang saat ini.