Tragedi Latsarmil SPPI: Komisi I DPR Desak Evaluasi Total Usai Tiga Peserta Gugur

Kabarmalam.com — Sebuah duka mendalam menyelimuti program pembinaan karakter bagi para sarjana di Indonesia. Insiden memilukan yang merenggut nyawa tiga peserta Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) dalam rangkaian latihan dasar kemiliteran (latsarmil) memicu gelombang desakan evaluasi besar-besaran dari parlemen. Program yang ditujukan bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) ini kini berada di bawah sorotan tajam terkait standar keamanan dan prosedur pelaksanaannya.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto, menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya para pemuda bangsa tersebut. Namun, di balik rasa duka, ia menegaskan bahwa nyawa warga negara adalah prioritas tertinggi yang tidak boleh dikorbankan atas nama kedisiplinan atau bela negara sekalipun. Anton mendesak agar ada evaluasi menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen hingga teknis pelaksanaan di lapangan.

Kesehatan Bukan Sekadar Formalitas Administratif

Menurut Anton, salah satu celah krusial yang harus segera dibenahi adalah prosedur pemeriksaan kesehatan. Ia menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi peserta sipil yang akan mengikuti latihan militer tidak boleh hanya menjadi pemenuhan syarat administratif di atas kertas. Pelatihan fisik dengan intensitas tinggi memerlukan kepastian medis yang jauh lebih mendalam.

“Pemeriksaan kesehatan bukan lagi sekadar memiliki surat keterangan sehat. Harus dilakukan pemeriksaan medis komprehensif (MCU) di rumah sakit yang kompeten, mencakup fungsi jantung, tekanan darah, hingga pelacakan riwayat penyakit bawaan yang mendetail sebelum mereka diizinkan terjun ke lapangan,” tegas politikus Partai Demokrat tersebut. Ia menilai hanya mereka yang benar-benar dinyatakan bugar secara medis yang boleh menempuh latihan fisik berat.

Penyesuaian Kurikulum untuk Karakteristik Sipil

Selain aspek kesehatan, Komisi I DPR juga menyoroti relevansi kurikulum pelatihan. Anton berpendapat bahwa modul pelatihan harus disesuaikan dengan latar belakang peserta yang merupakan warga sipil, bukan prajurit karier. Faktor lingkungan seperti cuaca ekstrem juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis aktivitas luar ruangan.

Ia menyarankan agar materi pelatihan lebih dititikberatkan pada pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan, dan kedisiplinan dalam ruangan, daripada porsi fisik yang berlebihan di lapangan. “Modul pelatihan sebaiknya mengurangi aktivitas fisik berat dan lebih fokus pada pembangunan kemampuan kepemimpinan yang relevan dengan tugas mereka nanti di koperasi,” tambahnya.

Keamanan Medis dan Investigasi Tuntas

Langkah preventif lainnya yang menjadi sorotan adalah ketersediaan fasilitas medis darurat selama pelatihan berlangsung. Anton meminta penyelenggara menjamin kehadiran tenaga dokter yang sigap, ketersediaan ambulans, serta koordinasi yang cepat dengan fasilitas kesehatan terdekat jika terjadi keadaan darurat.

Kasus ini mencuat setelah identitas korban ketiga terungkap, yakni Novia Rahmadhani Sihotang, yang mengembuskan napas terakhir saat mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengonfirmasi kabar duka tersebut dan menyatakan bahwa pihak kementerian telah menerima laporan resmi mengenai insiden ini.

Komisi I DPR berjanji akan terus mengawal proses investigasi ini hingga tuntas untuk memastikan adanya perbaikan sistem yang konkret. Hal ini dilakukan agar program mulia seperti SPPI tidak lagi menyisakan duka bagi keluarga peserta di masa depan.