Resmi Dilantik, Kepala BGN Nanik Deyang Siapkan Strategi Efisiensi dan Moratorium Dapur Gizi

Kabarmalam.com — Estafet kepemimpinan dalam upaya pemenuhan gizi nasional kini memasuki babak baru yang lebih strategis. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam mengemban amanah besar ini, Nanik akan diperkuat oleh dua Wakil Kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono, guna memastikan visi besar pemerintah di bidang kesehatan dapat terakselerasi dengan baik.

Usai prosesi pelantikan, Nanik langsung menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan instansi yang bersih dan berorientasi pada hasil. Fokus utamanya bukan sekadar menjalankan program rutin, melainkan memastikan adanya efisiensi anggaran agar kehadiran lembaga baru ini tidak menjadi beban tambahan bagi keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Moratorium Dapur SPPG: Evaluasi Menyeluruh Sebelum Ekspansi

Salah satu langkah konkret yang diambil Nanik dalam masa awal jabatannya adalah kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data virtual account saat ini, sudah tercatat sebanyak 27.877 dapur SPPG yang tersebar di berbagai titik di Indonesia.

“Kami memutuskan untuk berhenti di angka tersebut terlebih dahulu. Fokus kami saat ini adalah menata kembali; apakah dapur-dapur yang sudah ada ini benar-benar efektif melayani penerima manfaat, atau justru terjadi kelebihan kapasitas yang tidak perlu,” ujar Nanik secara lugas. Langkah ini diambil guna menjamin bahwa setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar berfungsi maksimal sebelum melakukan penambahan fasilitas baru.

Refocusing Target dan Intervensi Gizi yang Tepat Sasaran

Selain penataan infrastruktur fisik, Nanik juga menaruh perhatian besar pada akurasi data penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). Dengan target awal mencapai sekitar 63 juta jiwa, Kepala BGN yang baru ini berencana melakukan refocusing untuk memverifikasi siapa saja yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi mendesak.

“Kita harus memastikan, apakah 63 juta ini semuanya benar-benar butuh bantuan? Jika memang ada yang sudah mencukupi, alokasinya bisa kita alihkan untuk menjangkau mereka yang selama ini belum tersentuh bantuan gizi sama sekali,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan upayanya untuk memperketat kontrol terhadap kualitas makanan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk teknis kesehatan yang berlaku.

Terobosan Pendanaan untuk Wilayah 3T

Menghadapi tantangan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), Nanik membawa gagasan inovatif terkait pendanaan. Ia berambisi untuk menekan ketergantungan pada APBN dengan cara mengoptimalkan kontribusi dari sektor non-pemerintah.

“Untuk wilayah 3T, kami akan mencoba mencari alternatif pendanaan di luar APBN. Skemanya bisa melalui pemanfaatan dana CSR dari BUMN, dana hibah luar negeri, hingga menjalin kerja sama dengan perusahaan besar yang berinvestasi di wilayah tersebut,” jelasnya. Dengan strategi ini, diharapkan distribusi gizi ke pelosok negeri dapat tetap berkelanjutan tanpa membebani kas negara secara berlebihan.

Tantangan dalam membenahi gizi nasional memang kompleks, namun dengan kombinasi kebijakan moratorium yang disiplin dan kreativitas dalam pendanaan, Nanik Sudaryati Deyang optimistis Badan Gizi Nasional mampu menjadi motor penggerak terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan unggul di masa depan.