Strategi Baru Program Makan Bergizi: BGN Setop Bangun Dapur Baru, DPR Usul Model Berbasis Sekolah

Kabarmalam.com — Langkah strategis diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memutuskan untuk menghentikan sementara atau memberlakukan moratorium terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru. Kebijakan ini dipandang sebagai titik balik penting untuk mengevaluasi efektivitas distribusi pangan nasional.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai bahwa moratorium ini adalah momentum emas untuk menata ulang model penyediaan makanan. Alih-alih mengandalkan dapur terpusat yang masif, ia mendorong pemerintah untuk beralih ke konsep school-based kitchen atau dapur yang berbasis langsung di sekolah.

Efisiensi dan Ketepatan Sasaran

Menurut Charles, keberadaan dapur di lingkungan sekolah akan membawa layanan jauh lebih dekat dengan para siswa sebagai penerima manfaat utama. Hal ini tidak hanya memangkas rantai logistik yang panjang, tetapi juga memastikan makanan bergizi gratis sampai ke tangan anak-anak dalam kondisi segar dan berkualitas.

“Model dapur sekolah memungkinkan pengelolaan yang lebih intim dengan kebutuhan siswa. Kita bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di sekolah, menekan biaya distribusi, dan yang paling penting, memperketat pengawasan kualitas makanan secara harian,” ujar Charles dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Dengan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menghemat anggaran negara untuk investasi fisik yang berlebihan dan mengalihkannya pada peningkatan mutu asupan gizi.

Menghadapi Tekanan Fiskal

Keputusan moratorium ini bukannya tanpa alasan. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Anggaran untuk program Makan Bergizi (MBG) tahun 2026 diketahui mengalami penyesuaian signifikan, dari yang semula direncanakan sebesar Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

“Anggaran memang dipotong, namun kami berkomitmen agar sasaran penerima manfaat tidak berkurang. Salah satu caranya adalah dengan melakukan refocusing dan menghentikan sementara pembukaan titik-titik dapur baru,” jelas Nanik dalam pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Charles Honoris mengapresiasi langkah BGN yang kini lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Di tengah tekanan ekonomi, menurutnya, fokus pada perbaikan tata kelola, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan penguatan kapasitas sumber daya manusia adalah pilihan yang sangat bijaksana.

Harapan untuk Masa Depan Gizi Anak

Dengan adanya penghentian sementara ekspansi fisik ini, diharapkan BGN memiliki ruang napas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah beroperasi. Keamanan pangan dan edukasi gizi bagi siswa harus menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan yang diambil ke depannya.

Program ini bukan sekadar tentang membagikan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk kualitas generasi mendatang. Melalui model yang lebih efisien dan berbasis komunitas sekolah, target perbaikan status gizi anak Indonesia diharapkan dapat tercapai secara lebih optimal tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.