Efisiensi atau Penghentian? Nasib Insentif Dapur Makan Bergizi Gratis Rp 6 Juta di Tengah Ancaman Pemborosan Triliunan

Kabarmalam.com — Upaya pemerintah dalam menyehatkan generasi bangsa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah berada dalam fase evaluasi krusial. Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan sinyal kuat akan adanya perombakan besar-besaran, bahkan kemungkinan penghentian skema insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari yang selama ini mengalir ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program tersebut.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Munculnya temuan mengenai pembengkakan jumlah dapur yang melampaui target awal memicu kekhawatiran akan terjadinya pemborosan anggaran negara yang mencapai angka fantastis. Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menimbang ulang efektivitas dana tersebut agar program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

Skema Operasional yang Berujung Inefisiensi

Nanik menegaskan bahwa evaluasi ini secara spesifik menyasar komponen biaya operasional, bukan anggaran inti untuk konsumsi masyarakat. “Ya, insentif Rp 6 juta per hari untuk setiap SPPG akan kami evaluasi,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan pada Jumat (12/6). Ia juga menekankan bahwa anggaran bahan baku makanan yang dipatok sebesar Rp 10.000 per porsi tidak akan terganggu oleh kebijakan ini.

Pemisahan ini penting untuk memastikan kualitas gizi yang diterima penerima manfaat tidak merosot. Namun, biaya operasional dapur yang bersifat tetap (fixed cost) inilah yang kini dianggap menjadi lubang bocornya anggaran. “Dana Rp 10 ribu itu murni untuk bahan baku, berbeda dengan dana operasional Rp 6 juta. Kami ingin semuanya berjalan lebih efisien,” tambah Nanik.

Ancaman Pemborosan Rp 1 Triliun per Bulan

Sinyal bahaya sebenarnya sudah ditiupkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Pria yang akrab disapa Zulhas ini membeberkan fakta mengejutkan mengenai melesetnya target pembangunan dapur MBG. Awalnya, program ini dirancang untuk memiliki 21.000 titik distribusi, namun di lapangan, jumlahnya justru melonjak drastis hingga mencapai 27.877 titik.

Artinya, ada tambahan 6.877 titik dapur yang tidak masuk dalam perencanaan semula. Dengan asumsi insentif Rp 6 juta per hari, penambahan ini menciptakan beban tambahan sebesar Rp 1 triliun setiap bulannya. Jika dibiarkan tanpa penataan ulang, negara berisiko merugi hingga lebih dari Rp 12 triliun dalam satu tahun anggaran.

Anomali di Wilayah 3T dan Bayang-bayang Korupsi

Ketidakwajaran jumlah dapur ini juga ditemukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari proyeksi awal yang hanya membutuhkan sekitar 2.000 titik, data menunjukkan adanya 8.617 titik dapur yang beroperasi di kawasan tersebut. Lonjakan yang tak rasional ini menjadi salah satu dasar pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh.

Di sisi lain, aroma tidak sedap mulai tercium oleh aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung kini tengah mendalami dugaan penyalahgunaan dana operasional SPPG ini dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Syarief, Direktur Penyidikan Jampidsus, mengindikasikan bahwa dana insentif Rp 6 juta tersebut diduga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum mantan pejabat BGN untuk memperkaya diri.

Mekanisme Masa Depan: Akuntabilitas di Atas Segalanya

Sebagai kilas balik, skema insentif Rp 6 juta per hari ini sebenarnya diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025. Skema ini awalnya dirancang sebagai kompensasi bagi mitra swasta yang bersedia merogoh kocek pribadi untuk membangun dapur tanpa bantuan dana APBN, dengan jaminan biaya operasional tetap agar dapur selalu siap melayani.

Namun, dengan kondisi ekonomi nasional yang menuntut kedisiplinan fiskal, BGN kini dituntut untuk menemukan formula baru. Apakah besaran insentif akan dipangkas, diubah menjadi berbasis jumlah porsi yang dihasilkan, atau justru dihapus sepenuhnya? Keputusan akhir dari evaluasi ini akan menjadi penentu apakah program Makan Bergizi Gratis akan menjadi warisan kebijakan yang sehat atau justru menjadi beban sejarah akibat tata kelola yang kurang presisi.