BGN Hentikan Pendaftaran Dapur Baru, Komisi IX DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis

Kabarmalam.com — Kebijakan strategis diambil oleh nakhoda baru Badan Gizi Nasional (BGN) dengan memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai sebagai momentum krusial bagi lembaga tersebut untuk melakukan pembenahan internal dan memperbaiki tata kelola program yang menjadi sorotan publik.

Langkah Berbenah di Tengah Moratorium

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, memberikan apresiasi tinggi atas keputusan BGN tersebut. Menurutnya, jeda waktu ini merupakan bukti adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari pimpinan BGN yang baru untuk memastikan program nasional ini berjalan sesuai rel yang benar. Yahya menekankan bahwa peningkatan kualitas dapur yang sudah beroperasi harus menjadi prioritas utama saat ini.

“Ini adalah sinyal positif bahwa BGN ingin serius memperbaiki sistem. Fokus sekarang harus dialihkan pada penguatan kualitas dapur yang ada, terutama dalam aspek keamanan pangan agar Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat, bukan risiko,” ujar Yahya kepada awak media di Jakarta.

Standar Keamanan Pangan Menjadi Harga Mati

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh politikus Partai Golkar ini adalah pemenuhan standar kelayakan. Ia mengungkapkan masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) yang memadai. Yahya menegaskan bahwa di masa depan, tidak boleh ada kompromi terhadap dua aspek ini demi menjamin mutu makanan.

“Moratorium ini harus digunakan untuk mengevaluasi lebih dari 1.000 SPPG yang saat ini dalam status ditangguhkan (suspen). BGN harus memetakan dengan jelas mana yang layak diaktifkan kembali dan mana yang memerlukan perbaikan total,” tambahnya.

Transparansi Investigasi Kasus Keracunan

Terkait insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa titik, Yahya meminta BGN melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Hingga saat ini, hasil investigasi resmi dari BGN jarang terdengar oleh publik. Keterbukaan informasi dianggap sangat vital untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas program asupan gizi nasional ini.

“Kami menargetkan zero accident atau nol kasus kecelakaan dalam pelaksanaan ke depan. Hasil investigasi kasus-kasus sebelumnya harus dibuka ke publik agar kita semua bisa memantau sejauh mana perbaikan telah dilakukan,” tegas Yahya.

Visi Efisiensi dan Refocusing Program

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Jakarta mengungkapkan bahwa moratorium ini adalah bagian dari skema efisiensi anggaran dan penataan program. Terdapat empat langkah utama yang disiapkan, yakni melakukan refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, serta penghentian pembangunan titik dapur baru untuk sementara waktu.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran negara sekaligus memastikan anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita mendapatkan asupan gizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan evaluasi total ini, program MBG diharapkan kembali pada tujuan mulianya sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.