Menangkap Suara Akar Rumput: Paving, Drainase, dan PJU Dominasi Aspirasi Reses DPRD Surabaya

Kabarmalam.com — Gelaran reses yang dilakukan oleh jajaran DPRD Kota Surabaya bukan sekadar agenda rutin di kalender pemerintahan. Lebih dari itu, momen ini menjadi jembatan krusial bagi warga untuk menyuarakan kegelisahan mereka langsung ke telinga para pemangku kebijakan. Dari sekian banyak aspirasi yang masuk, pembenahan infrastruktur lingkungan masih menduduki peringkat teratas dalam daftar keinginan masyarakat di Kota Pahlawan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikucurkan dari APBD melalui kegiatan reses wajib dikelola secara akuntabel. Menurutnya, turunnya 50 anggota dewan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing adalah manifestasi dari amanat peraturan perundang-undangan untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.

Infrastruktur Lingkungan: Keluhan Klasik yang Tetap Menjadi Prioritas

Dalam laporannya, Fathoni mengungkapkan bahwa perbaikan fasilitas dasar di tingkat kampung tetap menjadi isu yang paling banyak disuarakan. Warga di berbagai pelosok Surabaya secara konsisten meminta perhatian lebih pada pemeliharaan jalan melalui pavingisasi, normalisasi saluran drainase untuk mengantisipasi banjir, hingga penambahan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) demi keamanan warga saat malam hari.

“Keluhan yang paling dominan di hampir seluruh dapil adalah urusan infrastruktur Surabaya di tingkat pemukiman. Mulai dari paving yang sudah rusak hingga saluran pemukiman yang butuh perbaikan sistemik,” jelas Fathoni dalam keterangan tertulisnya.

Dambaan Pemerataan Akses Pendidikan

Selain urusan fisik jalan dan selokan, sektor pendidikan juga memicu diskusi hangat di forum-forum warga. Kesenjangan akses akibat sistem zonasi mendorong masyarakat untuk meminta pembangunan gedung SD dan SMP negeri baru di wilayah-wilayah yang selama ini dianggap ‘blank spot’. Fathoni memaparkan bahwa eksistensi beberapa sekolah negeri yang baru berdiri di Surabaya sebenarnya adalah buah dari aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui reses tahun-tahun sebelumnya.

Meluruskan Makna Pokir: Aspirasi Rakyat, Bukan ‘Jatah’ Dewan

Satu hal yang menjadi sorotan penting dalam evaluasi reses kali ini adalah pelurusan makna mengenai Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Fathoni ingin menghapus stigma negatif yang terkadang menyertai istilah ini. Ia menegaskan bahwa Pokir bukanlah jatah proyek bagi anggota dewan, melainkan kumpulan mandat rakyat yang diperjuangkan untuk masuk ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.

“Pokir adalah amanah. Seluruh usulan warga ini kami masukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk diverifikasi sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan finansial kota. Ini adalah bentuk transparansi kita dalam menggunakan anggaran daerah,” tambahnya.

Sebagai penutup, Fathoni menekankan bahwa hasil reses merupakan instrumen vital bagi DPRD dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan. Tak jarang, temuan di lapangan saat reses melahirkan Perda inisiatif yang benar-benar menjawab persoalan warga. Baginya, reses adalah cara paling efektif untuk memahami denyut nadi kota agar kebijakan layanan publik tetap tepat sasaran dan berpihak pada rakyat kecil.