Evaluasi Program MBG: Menkes Budi Gunadi Ungkap Mengapa Dampak Penurunan Stunting Belum Terlihat Instan

Kabarmalam.com — Perjalanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah melampaui satu tahun kini mulai menuai tanda tanya besar di tengah masyarakat. Fokus utama yang sejak awal digaungkan adalah penurunan angka stunting, namun hingga saat ini, data konkret yang menghubungkan keberhasilan program tersebut dengan penurunan angka gangguan pertumbuhan pada anak masih belum menunjukkan tren yang signifikan.

Sejumlah pihak menyoroti adanya ketimpangan di lapangan. Di beberapa wilayah dengan angka prevalensi stunting yang masih tinggi, ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru terpantau lebih rendah dibandingkan wilayah yang memiliki masalah gizi lebih ringan. Fenomena ini memicu diskusi mengenai efektivitas distribusi bantuan gizi di tingkat akar rumput.

Realita di Daerah: Kasus Sanggau Jadi Sorotan

Salah satu potret nyata datang dari Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, sempat mengutarakan bahwa intervensi melalui program makanan bergizi belum memberikan dampak yang drastis terhadap penurunan angka stunting di wilayahnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, angka prevalensi stunting di Sanggau justru mengalami fluktuasi yang mengkhawatirkan.

Tercatat pada tahun 2024, angka stunting berada di level 21,48 persen, kemudian sempat menunjukkan titik terang dengan turun ke angka 20,50 persen pada 2025. Namun, memasuki triwulan pertama tahun 2026, angkanya kembali merangkak naik menjadi 21,82 persen. Kenaikan sebesar 1,32 persen ini menjadi sinyal bahwa tantangan gizi di daerah memerlukan strategi yang lebih komprehensif.

Menkes: Keberhasilan Bukan Soal Kecepatan, Tapi Ketepatan Sasaran

Menanggapi dinamika tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan pandangan yang lebih luas. Menurutnya, program sebesar MBG tidak bisa dinilai hasilnya secara instan dalam hitungan bulan. Ia menekankan bahwa kunci utama dalam memutus rantai stunting bukanlah anak usia sekolah, melainkan kelompok yang berada dalam periode emas pertumbuhan.

“Jika program MBG ini berjalan sukses di masa depan, beban kesehatan nasional akan sangat berkurang,” ujar Budi dengan nada optimistis. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai prioritas penerima manfaat. Budi mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memberikan perhatian lebih ekstra kepada ibu hamil.

Dalam kacamata medis, kekurangan gizi saat masa kehamilan adalah akar dari berbagai masalah kesehatan anak yang muncul setelah lahir. Budi menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah, namun dari sisi prioritas kesehatan, intervensi harus dimulai jauh lebih awal.

Fokus pada Golden Period

Menteri Kesehatan menekankan tiga kelompok krusial yang harus dijaga asupan gizinya: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Periode ini dikenal sebagai golden period atau periode emas yang menentukan masa depan kesehatan seorang anak.

“Jangan sampai saat hamil ibu kekurangan gizi, karena dampaknya akan panjang bagi anak. Begitu juga saat masa menyusui selama dua tahun, gizi harus tetap terjaga. Balita yang belum masuk sekolah justru berada pada periode yang paling menentukan,” jelasnya lebih lanjut.

Saat ini, pemerintah melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengumpulkan data komprehensif. Langkah ini dilakukan untuk membangun evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti, guna melihat sejauh mana program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan dampak pada status gizi masyarakat.

Meskipun data penurunan stunting secara langsung akibat MBG belum dipublikasikan secara resmi, evaluasi terus berjalan. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini agar tepat sasaran dan mampu menjadi solusi nyata bagi permasalahan gizi buruk di Indonesia.