Debat Panas di DPR: Willy Aditya Minta Menteri HAM Natalius Pigai Lupakan Rencana Bangun Kantor Baru

Kabarmalam.com — Suasana rapat kerja antara Komisi XIII DPR dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berlangsung cukup dinamis. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, secara terang-terangan melayangkan kritik pedas terhadap usulan Menteri HAM, Natalius Pigai, yang berencana melakukan pembangunan serta penambahan kantor wilayah di berbagai daerah.

Dalam pertemuan yang membahas alokasi anggaran tersebut, Willy meminta Pigai untuk mengurungkan niatnya membangun infrastruktur fisik berupa kantor. Menurut Willy, langkah tersebut tidak tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi negara yang sedang berjuang menghadapi tantangan besar.

Rencana pembangunan ini pertama kali mencuat saat Menteri Pigai memaparkan usulan anggaran tambahan untuk dukungan operasional nonmanajemen. Pigai mengungkapkan bahwa pihaknya telah bersurat kepada MenPAN-RB terkait rencana pembukaan kantor wilayah baru serta peningkatan eselon II A di sejumlah titik.

“Izin saya buka-bukaan saja, saya sudah menulis surat ke MenPAN-RB terkait kemungkinan pembukaan kantor wilayah yang belum terbentuk. Anggaran dukungan manajemen ini disiapkan sebagai langkah antisipasi jika usulan tersebut disetujui,” ujar Pigai saat memberikan pemaparan di depan para anggota Komisi XIII DPR.

Lebih lanjut, Pigai mengaku telah menandatangani berkas penambahan kantor wilayah tersebut sebelum melakukan kunjungan kerja ke Bali dan NTT beberapa waktu lalu. Ia berdalih bahwa langkah ini sangat krusial mengingat kementeriannya saat ini sedang mengalami kesulitan sumber daya manusia (SDM) yang cukup signifikan.

Namun, penjelasan tersebut justru memicu reaksi keras dari Willy Aditya. Dengan gaya bicaranya yang lugas, Willy mengingatkan Pigai tentang latar belakang mereka sebagai aktivis yang terbiasa bekerja di lapangan, bukan di balik meja kantor yang mewah.

“Begini, tidak perlu bangun kantor. Kita ini sama-sama aktivis, ‘heavy’ kita itu di jalanan, bukan di gedung,” tegas Willy. Ia secara eksplisit melarang rencana tersebut dan menekankan bahwa anggaran negara harus digunakan secara bijak karena kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Willy juga meminta Pigai untuk menyelaraskan pola pikirnya dengan visi progresif Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar Kementerian HAM tidak terjebak dalam urusan internal yang bersifat konservatif dan administratif semata.

“Kita harus berpikir progresif. Pak Prabowo sudah menunjukkan semangat itu, masa kita malah konservatif? Sesuai lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dulu, baru raganya. Jangan sibuk mengurus pelayanan ke dalam, tunjukkan dulu kinerja nyata kepada publik bahwa kementerian ini benar-benar diurus oleh aktivis yang berintegritas,” tambah politisi tersebut.

Merespons hujan kritik tersebut, Natalius Pigai mencoba memberikan pembelaan. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, Kementerian HAM merupakan satu-satunya instansi yang mencoba membentuk struktur wilayah tanpa pernah membangun gedung baru dari nol.

“Izin, KemenHAM adalah satu-satunya kementerian yang baru membentuk kantor wilayah tanpa membangun satu pun kantor fisik baru,” pungkas Pigai menutup perdebatan tersebut.