Polemik Anggaran ‘Kaos Kaki’ vs Pengawasan Makan Bergizi Gratis: BGN Klarifikasi Dana Rp 700 Miliar untuk BPOM

Kabarmalam.com — Gelombang kritik menghantam program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sebuah fakta mengejutkan mencuat ke ruang publik. Muncul kabar bahwa anggaran yang dimiliki Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawal keamanan pangan program tersebut jauh lebih kecil dibandingkan alokasi pengadaan kaos kaki di Badan Gizi Nasional (BGN). Sontak saja, isu ini memicu perdebatan panas mengenai skala prioritas pemerintah di tengah ambisi besar meningkatkan gizi anak bangsa.

Menepis Isu Ketimpangan Anggaran

Menanggapi riuh rendah polemik tersebut, Kepala BGN, Prof Dadan Hindayana, akhirnya memberikan penjelasan komprehensif. Ia menegaskan bahwa persepsi publik mengenai minimnya dana pengawasan BPOM—yang sempat disebut hanya tersisa Rp 2,9 miliar dalam rapat DPR—tidaklah mencerminkan gambaran utuh dari dukungan finansial yang ada. Menurut Dadan, pemerintah telah menyiapkan skema kolaboratif agar fungsi pengawasan tetap berjalan optimal.

“Ada dana di APBN BGN yang diswakelolakan tipe 2 ke BPOM,” jelas Dadan saat mengklarifikasi dukungan finansial untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis. Ia mengungkapkan bahwa total alokasi yang disiapkan untuk memperkuat fungsi pengawasan pangan ini sebenarnya menyentuh angka yang jauh lebih signifikan, yakni sekitar Rp 700 miliar.

Membedah Skema Swakelola Tipe 2

Melalui skema swakelola tipe 2 ini, anggaran pengawasan memang tidak secara otomatis tercatat dalam pagu internal BPOM secara langsung, melainkan dikelola bersama melalui BGN. Hal inilah yang memicu kesan seolah-olah lembaga pengawas obat dan makanan tersebut ‘kekurangan amunisi’ finansial. Padahal, secara total, pemerintah mengeklaim telah menyiapkan dana ratusan miliar demi menjamin kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Persoalan ini sebelumnya sempat memanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, sempat melontarkan kritik pedas. Ia menilai sangat sulit menuntut pertanggungjawaban maksimal dari BPOM jika dukungan anggarannya sangat minim, terlebih dengan adanya risiko kasus keracunan pangan yang sempat membayangi uji coba program keamanan pangan di beberapa daerah.

Penjelasan BPOM dan Tantangan Birokrasi

Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar tidak menampik adanya kendala efisiensi yang menekan anggaran internal lembaganya. Ia mengakui bahwa saat ini dana yang tersedia untuk pengawasan langsung memang terbatas di angka miliaran rupiah akibat proses pengembalian anggaran ke bendahara negara. Taruna menjelaskan bahwa dari usulan tambahan dana ratusan miliar, pihaknya masih menghadapi tantangan administratif.

Mengenai dana Rp 700 miliar yang disebut oleh BGN, Taruna mengonfirmasi bahwa angka tersebut telah disetujui, meskipun ada penyesuaian menjadi sekitar Rp 675 miliar. Namun, tantangan utama saat ini adalah dana tersebut belum bisa segera digunakan. “Sampai detik ini, anggaran yang Rp 675 miliar itu belum bisa kami lakukan. Karena kami sedang menunggu tahapan berikutnya,” ungkap Taruna dengan nada optimis namun hati-hati.

Meskipun dibayangi drama birokrasi anggaran, pemerintah melalui BPOM dan BGN berkomitmen untuk terus menyelaraskan langkah. Penguatan pengawasan tetap menjadi prioritas absolut agar Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan tidak menjadi batu sandungan bagi kesuksesan program Makan Bergizi Gratis di masa depan.