Klarifikasi Badan Gizi Nasional Soal Anggaran Zoom Rp 5,7 Miliar: Investasi Koordinasi Demi Program Makan Bergizi Gratis

Kabarmalam.com — Belakangan ini, jagat maya dihebohkan dengan kabar mengenai alokasi anggaran fantastis untuk layanan video conference di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Nilainya tak main-main, mencapai Rp 5,7 miliar untuk durasi sembilan bulan, atau jika dirata-rata setara dengan Rp 633 juta setiap bulannya. Angka ini sontak memicu beragam reaksi dari warganet yang mempertanyakan urgensi di balik nominal tersebut di tengah semangat efisiensi belanja negara.

Bukan Sekadar Aplikasi Rapat Biasa

Menanggapi riuh rendahnya kritik publik, Kepala BGN, Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan persepsi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa pengadaan layanan video conference tersebut merupakan instrumen krusial dalam menyokong kesuksesan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki skala operasional sangat luas.

Dadan menjelaskan bahwa program ini melibatkan birokrasi yang kompleks, mulai dari tingkat pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga para pelaksana teknis di lapangan. “Dalam skala sebesar ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi dengan baik menjadi kunci utama keberhasilan program. Kita membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan ribuan orang dalam satu waktu tanpa kendala teknis,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta.

Spesifikasi Enterprise untuk Skala Nasional

Lebih lanjut, pihak BGN mengungkapkan bahwa layanan yang mereka gunakan bukanlah akun Zoom standar yang biasa digunakan masyarakat umum. Ini adalah sistem enterprise terpusat yang dikelola secara profesional oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Fasilitas ini dirancang untuk memiliki kapasitas hingga 5.000 pengguna aktif dengan kemampuan menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual tunggal.

Pemanfaatan teknologi ini mencakup seluruh lapisan organisasi di BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (eselon I) hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di pelosok daerah. Dengan anggaran pemerintah tersebut, BGN memastikan komunikasi tidak terputus untuk berbagai agenda strategis, seperti:

• Rapat koordinasi nasional dan daerah secara berkala.
• Sosialisasi kebijakan dan penyampaian pedoman teknis operasional.
• Bimbingan teknis dan evaluasi program secara langsung.
• Edukasi publik kepada masyarakat luas mengenai gizi.

Menjaga Kualitas Pelaksanaan di Lapangan

Kapasitas besar ini memungkinkan pusat untuk menjangkau puluhan ribu pelaksana sekaligus, memberikan arahan langsung tanpa ada distorsi informasi. Dadan menekankan bahwa kecepatan penyampaian informasi sangat krusial agar pesan dan standar kualitas program tetap terjaga secara utuh hingga ke tingkat paling bawah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap pesan dan pedoman pelaksanaan dapat diterima tanpa celah oleh pelaksana di berbagai wilayah. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga kualitas pelaksanaan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Dengan penjelasan ini, diharapkan publik dapat memahami bahwa alokasi dana tersebut merupakan bagian dari infrastruktur digital pendukung program strategis nasional.