Menuju 80 Tahun Bhayangkara: Menguji Kompas ‘Polri untuk Masyarakat’ di Tengah Arus Modernisasi

Kabarmalam.com — Memasuki usia ke-80, Korps Bhayangkara kini berada di persimpangan krusial antara sejarah panjang dan tuntutan masa depan yang serba digital. Slogan “Polri untuk Masyarakat” diharapkan tidak hanya menjadi pemanis retorika dalam perayaan Hari Bhayangkara ke-80, melainkan harus benar-benar menjelma sebagai kompas moral dan arah kebijakan institusi ke depan.

Analis intelijen, Ngasiman Djoyonegoro, menekankan bahwa ekspektasi publik terhadap kepolisian sebenarnya sangatlah mendasar. Pria yang akrab disapa Simon ini berpendapat bahwa masyarakat merindukan sosok pengayom yang mudah dijangkau dan solutif di saat genting.

“Rakyat itu berpikirnya sederhana. Mereka hanya butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat hadir saat ada masalah, transparan, serta mampu memberikan keadilan yang nyata,” ungkap Simon dalam keterangannya di Jakarta.

Transformasi Pelayanan dan Investasi Kepercayaan

Menurut Simon, kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang bisa tumbuh secara instan atau dibeli dengan anggaran besar. Hal tersebut adalah hasil organik dari performa konsisten Korps Bhayangkara di lapangan. Ia menyoroti berbagai langkah modernisasi seperti program Polri Presisi dan digitalisasi layanan melalui tilang elektronik (ETLE) sebagai wujud konkret transformasi institusi.

Lebih dari sekadar teknologi, kehadiran Polri RW dan Bhabinkamtibmas dinilai sebagai sentuhan humanis yang penting. “Polisi sekarang bisa diajak ngopi bareng warga untuk menyelesaikan persoalan di tingkat kampung. Paradigma ini membuktikan bahwa Polri bukan sekadar penegak hukum, tapi bagian dari DNA Republik ini sejak masa perjuangan hingga era siber sekarang,” tambahnya.

Mengacu pada hasil Survei Litbang Kompas per Juni 2026, tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 82,4 persen menjadi modal strategis bagi institusi. Namun, Simon mengingatkan bahwa angka tersebut bukanlah sebuah garis finis. Kepercayaan publik adalah aset yang dibangun dengan keringat dan integritas selama bertahun-tahun, namun memiliki risiko hancur dalam hitungan detik akibat kecerobohan oknum.

Fleksibilitas Peran dalam ‘Sabuk Kamtibmas’

Menariknya, peran Polri kini kian meluas dan adaptif terhadap program strategis nasional, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Simon menilai, keterlibatan polisi di ladang-ladang pertanian bukan sekadar tugas tambahan, melainkan upaya memperkuat stabilitas nasional dari akar rumput.

“Ketika polisi ikut memastikan pasokan pangan aman, mereka sebenarnya sedang merajut sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang adalah fondasi utama bagi situasi sosial yang kondusif,” jelas Simon yang tengah menyusun buku bertajuk ‘Sabuk Kamtibmas’.

Menghadapi Ancaman Kejahatan Hibrida di Era AI

Ke depan, tantangan yang dihadapi Polri diprediksi akan jauh lebih kompleks. Era kecerdasan buatan (AI) dan kejahatan hibrida menuntut kepolisian untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan data dan analitik. Simon memprediksi bahwa pelaku kriminal masa depan tidak lagi memerlukan linggis untuk membobol rumah, melainkan algoritma dan manipulasi data.

“Secanggih apa pun teknologinya, faktor manusia tetap yang utama. Mesin tidak memiliki empati, hati nurani, apalagi kebijaksanaan. Itulah yang harus terus diasah oleh setiap personel Polri,” tegasnya.

Sebagai penutup, Simon menawarkan konsep Sabuk Kamtibmas sebagai solusi masa depan. Keamanan tidak lagi bisa dipikul sendirian oleh Polri, melainkan harus melibatkan kolaborasi multipihak—mulai dari pemerintah, akademisi, sektor bisnis, hingga media dan masyarakat luas. Sinergi inilah yang akan membentuk sistem imun keamanan yang tangguh bagi Indonesia.