Skandal Korupsi Badan Gizi Nasional: Pakar UGM Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi

Kabarmalam.com — Pusaran kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi sorotan tajam di ruang publik. Bukan sekadar perkara hukum biasa, rentetan polemik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)—mulai dari insiden keracunan makanan hingga transparansi anggaran—dinilai sebagai alarm keras bahwa ada yang salah dalam fondasi kebijakan ini. Penegakan hukum terhadap individu dianggap belum cukup jika tidak dibarengi dengan perombakan total pada sistem tata kelola program.

Akar Masalah: Kebijakan yang Terlalu Sentralistis

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, SIP, MSi, memberikan analisis mendalam terkait fenomena ini. Menurutnya, sengkarut yang terjadi di tubuh BGN bukanlah sebuah kebetulan, melainkan akumulasi dari kelemahan tata kelola pemerintahan yang sudah mengakar sejak awal program ini dicanangkan.

Gabriel menyoroti bagaimana program MBG dirancang dengan pola yang cenderung tertutup dan sangat sentralistis. Karakter kebijakan yang dianggap sebagai ‘prioritas utama presiden’ seringkali membuat ruang partisipasi menjadi sempit. “Hanya segelintir orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden,” ungkap Gabriel sebagaimana dikutip dari kanal resmi UGM. Dampaknya, kebijakan yang bersifat top-down ini seringkali gagap saat harus berhadapan dengan realitas di lapangan yang sangat beragam.

Mengabaikan Konteks Lokal dan Lemahnya Pengawasan

Salah satu risiko besar dari model kebijakan nasional yang seragam adalah hilangnya sensitivitas terhadap kebutuhan lokal. Gabriel menegaskan bahwa tingkat kesiapan, kapasitas infrastruktur, hingga pola konsumsi masyarakat di tiap daerah tidak bisa dipukul rata. Tanpa melibatkan pemerintah daerah secara aktif, program ini akan sulit beradaptasi dan rentan terhadap kegagalan operasional, termasuk risiko kesehatan bagi penerima manfaat.

Tak hanya soal distribusi, aspek pengawasan juga menjadi catatan merah. Dalam pandangan Gabriel, mekanisme akuntabilitas yang ada saat ini masih bersifat reaktif. Lembaga seperti BPK maupun BPKP biasanya baru bergerak setelah indikasi kerugian negara muncul ke permukaan. Padahal, dengan anggaran yang fantastis, diperlukan sistem kontrol yang mampu mencegah praktik korupsi sejak tahap perencanaan.

• Sistem Kontrol: Perlunya instalasi mekanisme pengawasan yang melekat sejak awal anggaran disusun.
• Partisipasi Publik: Membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kualitas makanan dan penyaluran anggaran.
• Kapasitas Daerah: Mendorong peran aktif dinas kesehatan dan ahli gizi di tingkat daerah untuk memantau implementasi harian.

Usulan Moratorium untuk Evaluasi Independen

Meskipun mengapresiasi ketegasan langkah hukum terhadap mantan pimpinan BGN, Gabriel mengingatkan agar momentum ini digunakan untuk pembenahan sistemik yang lebih besar. Ia bahkan melontarkan usulan berani agar pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara atau moratorium program MBG selama satu hingga dua bulan.

Waktu jeda tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Gabriel menekankan bahwa evaluasi ini tidak boleh hanya dilakukan oleh birokrat atau tim sukses, melainkan harus melibatkan para ahli independen di bidang gizi, keuangan, dan manajemen publik.

“Ini adalah momentum untuk benar-benar membereskan masalah tata kelola yang selama ini dianggap bobrok, mulai dari proses perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Kita butuh perspektif orang-orang yang punya kapasitas, agar program mulia ini tidak terus-menerus dirongrong oleh kepentingan yang merugikan rakyat,” pungkasnya.