Heboh Isu Anggaran Kaus Kaki SPPI Tembus Rp6,9 Miliar, Begini Jawaban Tegas Kepala Badan Gizi Nasional

Kabarmalam.com — Jagat maya baru-baru ini diguncang oleh isu panas terkait alokasi dana yang dinilai tidak masuk akal untuk pengadaan perlengkapan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Kabar yang beredar menyebutkan bahwa nilai pengadaan kaus kaki bagi para peserta program tersebut menyentuh angka fantastis, yakni Rp6,9 miliar.

Gelombang Kritik dari Netizen

Rumor ini bermula dari unggahan yang menyoroti rincian biaya perlengkapan SPPI, di mana harga sepasang kaus kaki ditaksir mencapai Rp100 ribu. Tak butuh waktu lama bagi netizen untuk bereaksi sinis. Banyak yang mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran negara, mengingat jumlah tersebut dianggap bisa dialokasikan untuk sektor lain yang lebih mendesak, seperti fasilitas pendidikan di daerah terpencil.

Sebagai catatan, SPPI merupakan program rekrutmen sarjana yang dipersiapkan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Tugas utama mereka adalah mengawal kesuksesan program strategis nasional, termasuk distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai pelosok nusantara.

Kepala BGN Meluruskan Simpang Siur Informasi

Menanggapi kegaduhan tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi menyeluruh. Dadan tidak menampik adanya pengadaan barang, namun ia menegaskan bahwa angka-angka yang viral di media sosial telah dibumbui narasi yang tidak akurat.

“Pengadaan itu memang ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya kabar mengenai laptop sebanyak 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun, itu sama sekali tidak benar,” tegas Dadan saat ditemui di Jakarta pada Senin (13/4).

Terkait polemik kaus kaki, Dadan menjelaskan bahwa pihak BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung. Kaus kaki tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan paket perlengkapan peserta saat menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan).

Mekanisme Swakelola dengan Universitas Pertahanan

Dadan mengungkapkan bahwa seluruh proses pendidikan dan pelatihan SPPI dilakukan melalui mekanisme swakelola tipe 2. Artinya, BGN menyerahkan mandat pelaksanaan kepada pihak universitas, dalam hal ini Unhan, termasuk urusan logistik dan perlengkapan peserta.

“Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum dan fasilitas pendidikan SPPI,” lanjutnya. Ia memastikan bahwa seluruh transparansi anggaran tetap terjaga melalui pengawasan internal maupun eksternal yang ketat.

Imbauan untuk Bijak Menyerap Informasi

Di akhir keterangannya, Dadan mengimbau masyarakat agar lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Menurutnya, BGN berkomitmen penuh pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap rupiah yang dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.

Pihak BGN tetap membuka diri terhadap kritik dan pengawasan, namun mengharapkan agar publik merujuk pada sumber resmi untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional.