Krisis Penyakit Ginjal Kronis di Malaysia: Beban Negara Rp 14 Triliun dan Ancaman ‘Silent Killer’

Kabarmalam.com — Malaysia kini tengah menghadapi tantangan besar di sektor kesehatan yang cukup mengkhawatirkan. Laporan terbaru menunjukkan adanya lonjakan signifikan kasus penyakit ginjal kronis (CKD) yang mulai membebani sistem kesehatan nasional serta stabilitas ekonomi negara tersebut.

Tidak main-main, pemerintah Malaysia dilaporkan harus menggelontorkan dana hingga RM 3,3 miliar atau setara dengan Rp 14,22 triliun setiap tahunnya. Anggaran fantastis ini dialokasikan khusus untuk biaya pengobatan pasien ginjal stadium akhir. Kondisi ini menjadi sinyal merah bagi layanan kesehatan publik di sana, mengingat tekanan finansial yang terus membengkak seiring bertambahnya jumlah pasien.

Ancaman ‘Silent Killer’ di Tengah Masyarakat

Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad, mengungkapkan bahwa CKD kini telah bertransformasi menjadi salah satu tantangan medis paling mendesak di negaranya. Berdasarkan data estimasi, terdapat lebih dari lima juta warga Malaysia yang hidup dengan kondisi ginjal kronis. Namun, fakta yang lebih mengejutkan adalah hanya sekitar lima persen dari mereka yang menyadari bahwa tubuhnya sedang tidak baik-baik saja.

“Prevalensi penyakit ini meningkat sangat tajam. Jika pada tahun 2011 angkanya berada di kisaran 9 persen, tahun lalu melonjak hingga 15,5 persen,” ungkap Dzulkefly. Situasi ini kian mengkhawatirkan karena setiap harinya ada sekitar 28 warga Malaysia yang baru didiagnosis menderita gagal ginjal dan harus segera memulai prosedur dialisis.

Diabetes Sebagai Pemicu Utama

Penelusuran medis menunjukkan bahwa akar masalah dari meledaknya kasus gagal ginjal di Malaysia tidak jauh dari komplikasi diabetes. Gaya hidup dan konsumsi gula yang tinggi menjadi faktor risiko utama yang memperparah kondisi kesehatan masyarakat secara kolektif.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Malaysia mengambil langkah drastis dengan memperketat kebijakan konsumsi gula. Mulai Januari 2025, bea cukai untuk minuman berpemanis akan dinaikkan menjadi 90 sen per liter. Menariknya, pendapatan dari pajak ini tidak akan masuk ke kas umum, melainkan dialokasikan langsung ke Kementerian Kesehatan untuk mensubsidi obat inhibitor Sodium-Glucose Transport Protein 2 (SGLT2)—sebuah pengobatan inovatif untuk mengontrol diabetes sekaligus meminimalisir risiko kerusakan ginjal lebih lanjut.

Inovasi Perawatan: Dialisis di Rumah

Selain fokus pada pencegahan, Malaysia juga mulai merevolusi sistem perawatan bagi mereka yang sudah terdampak. Pemerintah kini tengah gencar mempromosikan kebijakan ‘dialisis peritoneal pertama’. Ini merupakan metode perawatan dialisis yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah oleh pasien yang memenuhi kriteria medis.

Strategi ini diambil untuk mencapai tiga tujuan utama:

• Mengurangi kepadatan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit pemerintah.
• Menekan biaya operasional pengobatan jangka panjang.
• Meningkatkan kualitas hidup pasien agar tetap bisa beraktivitas di lingkungan rumah.

Hingga saat ini, program dialisis peritoneal telah menunjukkan hasil positif dengan tingkat penerimaan pasien yang naik menjadi 42 persen di fasilitas kesehatan publik, dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 36,6 persen. Dzulkefly memperingatkan bahwa jika langkah tegas tidak diambil hari ini, diprediksi lebih dari 106 ribu warga Malaysia akan sangat bergantung pada perawatan dialisis pada tahun 2040 mendatang.