Tragedi Latsarmil Kopdes Merah Putih: Kritik Tajam Koalisi Sipil Atas Gugurnya Dua Peserta SPPI

Kabarmalam.com — Kabar duka yang menyelimuti dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa memicu gelombang protes keras dari berbagai elemen masyarakat. Dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dilaporkan mengembuskan napas terakhir saat mengikuti kegiatan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam rangka program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Tragedi ini menjadi pemantik bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk menyoroti urgensi evaluasi total terhadap kebijakan militerisasi sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa hilangnya dua nyawa peserta tersebut merupakan bukti nyata ketidaktepatan sistem pendidikan militer jika diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Dalam pernyataan resminya pada Rabu (24/6/2026), mereka menekankan bahwa tugas profesional dalam mengelola koperasi sama sekali tidak memiliki relevansi dengan latihan fisik militer yang berat.

Kritik Atas Pelibatan TNI dalam Sektor Sipil

Program SPPI yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan TNI ini dianggap telah melampaui batas amanat UU TNI. Koalisi mengecam keras pelibatan militer yang terlalu jauh dalam ranah operasional koperasi desa, yang menurut mereka, seharusnya dikelola dengan manajemen modern dan profesional, bukan dengan pendekatan keamanan atau militer.

“Proyeksi koperasi seharusnya dijalankan melalui pendekatan ekonomi yang inklusif dan kebutuhan anggota, bukan melalui tekanan disiplin fisik yang ekstrem. Kami melihat program ini sudah cacat sejak dalam pikiran karena menggunakan pendekatan militeristik,” ungkap salah satu perwakilan koalisi. Mereka juga menyoroti celah hukum yang mungkin timbul, mengingat sistem peradilan militer hingga saat ini belum direformasi sepenuhnya, sehingga potensi penyimpangan sulit tersentuh hukum sipil.

Kronologi dan Identitas Peserta yang Gugur

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua peserta yang meninggal dunia adalah Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa Anisa sempat mengalami penurunan kesehatan saat mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, pada 18 Juni 2026.

Sementara itu, Yonanda yang mengikuti pelatihan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, dilaporkan jatuh sakit pada 17 Juni 2026. Meski keduanya sempat mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke rumah sakit, nyawa mereka tidak tertolong. Kejadian ini menambah daftar panjang kekhawatiran publik mengenai keselamatan warga sipil dalam latihan militer yang bersifat wajib atau semi-wajib.

Respon Istana dan Kelanjutan Program

Menanggapi polemik ini, Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro angkat bicara. Pemerintah menyatakan bela sungkawa dan mengklaim tengah menyiapkan langkah mitigasi serta evaluasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut. Namun, pihak Istana menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih akan tetap berjalan sesuai rencana.

“Tentu peristiwa ini akan ditangani sebaik-baiknya sesuai prosedur yang berlaku. Namun, hal ini dipisahkan dari kelanjutan program. Program Koperasi Merah Putih akan terus berlanjut demi kesuksesan bersama,” ujar Juri di kompleks Istana Kepresidenan.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari lembaga seperti IMPARSIAL, SETARA Institute, dan Indonesia Risk Center, tetap mendesak agar dilakukan investigasi independen. Mereka menuntut pertanggungjawaban hukum dari seluruh struktur komando penyelenggara dan meminta agar agenda militerisasi sipil dalam berbagai program pembangunan segera dihentikan demi mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.