Bersih-bersih Badan Gizi Nasional: Pegawai Kini Dilarang Keras Jadi ‘Bos’ Dapur Makan Bergizi Gratis

Kabarmalam.com — Sebuah langkah pembenahan besar-besaran tengah dilakukan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk memastikan integritas program strategis pemerintah tetap terjaga, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengeluarkan instruksi keras: seluruh pegawai BGN dilarang keras memiliki atau memiliki keterkaitan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang lebih dikenal sebagai unit dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Larangan ini bukan tanpa alasan. Agustina menegaskan bahwa aturan ini merupakan benteng utama untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) yang dapat merusak kualitas kebijakan publik. Hal ini mencuat di tengah sorotan tajam Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sedang mengusut dugaan keterlibatan sejumlah oknum internal dalam pengelolaan yayasan mitra dapur tersebut.

Menutup Celah ‘Main Mata’ di Internal BGN

Berbicara di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Agustina menekankan bahwa mereka yang duduk di kursi pengambil kebijakan tidak boleh merangkap peran sebagai pelaksana teknis di lapangan. Menurutnya, posisi pegawai BGN sangat krusial dalam menentukan operasional dapur, sehingga kepemilikan SPPG oleh orang dalam akan sangat mencederai profesionalisme.

“Hal yang paling fundamental adalah pegawai BGN, sebagai pihak yang merumuskan keputusan dan kebijakan, tidak diperbolehkan memiliki SPPG,” tegas Agustina. Ia juga menyinggung beberapa kebijakan masa lalu yang dianggap ganjil, seperti penetapan angka insentif flat Rp 6 juta dan revisi standar luas dapur dari 400 meter menjadi hanya 150 meter, yang diduga kuat lahir karena adanya benturan kepentingan.

Refocusing: Mengutamakan Perut Rakyat, Bukan Sekadar Proyek Dapur

Selain pengetatan aturan pegawai, BGN juga melakukan perubahan paradigma besar. Jika sebelumnya fokus utama tampak pada kuantitas pembangunan dapur, kini arah kebijakan diputar haluan untuk lebih mengedepankan kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Program Badan Gizi Nasional kini memasuki fase refocusing atau penajaman sasaran.

“Fokus kami sekarang adalah penerima manfaat. Itu prioritas utama sebelum bicara soal dapur. Kami tidak ingin hanya sekadar mengejar target jumlah dapur tanpa memastikan gizi sampai ke tangan yang tepat,” tambahnya. Proses pemetaan ulang ini nantinya akan melibatkan pakar gizi dan Kementerian Kesehatan guna memastikan intervensi gizi tepat sasaran.

Audit Ketat dan Nasib SPPG yang Bermasalah

Langkah evaluasi tidak berhenti pada kebijakan administratif. Agustina memastikan seluruh dapur MBG yang sudah beroperasi akan diaudit secara menyeluruh. Bagi dapur yang memenuhi standar kualitas teknis dan indeks keamanan pangan yang baru, operasionalnya tetap akan dilanjutkan. Namun, bagi yang dianggap tidak layak, BGN tidak segan-segan untuk melakukan langkah ekstrem.

“Pasti akan ada SPPG yang kami gabungkan (merger), dan tidak menutup kemungkinan ada yang harus ditutup permanen jika hasil audit menunjukkan ketidaklayakan,” ujarnya dengan nada tegas. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa kasus korupsi yang sedang ditangani Kejagung benar-benar menjadi momentum bersih-bersih di internal BGN.

Sebagai catatan, Kejagung sebelumnya telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan petinggi BGN, atas dugaan pengaturan proses verifikasi mitra yang memberikan keuntungan finansial besar bagi yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan oknum tertentu. Dengan kebijakan baru ini, BGN berharap kepercayaan publik dapat kembali pulih demi suksesnya program gizi nasional.