Mengurai Aliran Dana Rp 1 Triliun per Hari Program Makan Bergizi Gratis: Siapa Saja yang Kecipratan?

Kabarmalam.com — Anggaran fantastis sebesar Rp 1 triliun per hari kini mulai mengalir deras dari pusat ke berbagai penjuru daerah di Indonesia. Angka ini bukanlah sekadar statistik di atas kertas, melainkan mesin penggerak utama di balik ambisi besar pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Distribusi Anggaran: Dari Pekerja hingga Pedagang Kecil

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, memaparkan secara gamblang ke mana saja uang rakyat tersebut bermuara. Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (16/4/2026), Sony merinci bahwa setiap harinya, sekitar Rp 117 miliar terserap untuk menggaji sekitar 1,8 juta pekerja. Menariknya, mayoritas dari tenaga kerja ini merupakan kelompok masyarakat miskin ekstrem yang kini memiliki sumber penghasilan tetap.

Tidak hanya berhenti pada upah pekerja, perputaran uang terbesar justru terjadi di sektor riil. Lebih dari Rp 600 miliar dialokasikan setiap hari untuk membeli komoditas pangan dari para pedagang lokal. Mulai dari beras, sayuran, ikan, telur, hingga daging dan buah-buahan, semuanya diserap untuk memenuhi kebutuhan gizi nasional. Hal ini diharapkan menjadi stimulus nyata bagi pemberdayaan ekonomi lokal di tingkat akar rumput.

Polemik Insentif dan Investasi Sosial

Menanggapi riuh rendah pembicaraan masyarakat mengenai insentif Rp 6 juta per hari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sony memberikan klarifikasi yang tegas. Ia menekankan bahwa angka tersebut bukanlah keuntungan komersial bagi pengelola, melainkan sebuah bentuk investasi sosial.

“Dana tersebut adalah bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program MBG. Semuanya kembali ke rakyat melalui rantai pasok yang melibatkan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” ujar Sony. Ia menambahkan bahwa transformasi ekonomi ini terlihat nyata dari perubahan pola bisnis di lapangan, di mana gedung olahraga, ruko, hingga hotel kecil kini dialihfungsikan menjadi pusat layanan gizi atau SPPG.

Menjaga Stabilitas Pasar Tradisional

Satu poin krusial yang ditekankan oleh BGN adalah pentingnya tata kelola rantai pasok agar tidak berbenturan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sony mengingatkan pemerintah daerah untuk serius membangun jalur distribusi mandiri bagi program ini.

“Jangan sampai kebutuhan SPPG justru menyedot stok di pasar tradisional. Kita tidak ingin melihat kepala SPPG berebut buncis, kacang panjang, atau telur dengan ibu-ibu rumah tangga. Ini yang harus diantisipasi dengan penguatan rantai pasok daerah,” imbuhnya.

Transparansi dan Akuntabilitas Virtual

Untuk menutup celah penyimpangan, BGN menerapkan sistem keuangan yang modern. Sebanyak 70 persen dari total dana dialokasikan khusus untuk pembelian bahan baku. Dana ini langsung ditransfer ke Virtual Account (VA) milik masing-masing SPPG, tanpa melalui birokrasi panjang di kementerian atau pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penuh, sehingga setiap rupiah yang keluar benar-benar sampai ke meja makan mereka yang membutuhkan.