Torehkan Sejarah! Mengenal Sidharto Reza, Diplomat Indonesia yang Kini Jadi Bos Dewan HAM PBB

Kabarmalam.com – Indonesia kembali mencatatkan prestasi gemilang di panggung internasional. Diplomat senior, Sidharto Reza Suryodipuro, resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Jabatan prestisius ini mempertegas posisi tawar Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam misi perlindungan hak asasi manusia di kancah global.

Sosok Berdarah Bangsawan dengan Rekam Jejak Mumpuni

Lahir di Cologne, Jerman, pada 29 September 1966, Sidharto Reza Suryodipuro memiliki latar belakang keluarga yang kental dengan sejarah diplomasi. Ia merupakan keturunan keluarga bangsawan Kerajaan Mangkunegaran. Kakeknya, Suyoto Suryodipuro, adalah salah satu tokoh pendiri Kementerian Luar Negeri Indonesia sekaligus pendiri Radio Republik Indonesia (RRI).

Pendidikan dan Awal Karier

Sidharto merupakan lulusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan angkatan 1986. Haus akan ilmu, ia melanjutkan studi ke Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut di Monterey, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright. Ia sukses meraih gelar Master of Arts dengan predikat istimewa di bidang urusan keamanan nasional pada tahun 2003.

Kariernya di Kementerian Luar Negeri dimulai sejak tahun 1992. Ia sempat bertugas di Misi Tetap Indonesia untuk PBB di New York, serta menjabat di Kedutaan Besar RI di Canberra (2004–2006) untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Australia.

Diplomat Ulung di Berbagai Negara

Sepanjang kariernya, Sidharto telah menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya:

• Dewan Keamanan PBB (2006–2009): Menangani isu Afrika dan urusan kemanusiaan.
• Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2014–2017): Menangani kerja sama bilateral dan penanggulangan ekstremisme.
• Duta Besar RI untuk India dan Bhutan (2017): Menjadi duta besar Indonesia pertama yang menjangkau Bhutan secara diplomatik.
• Dirjen Kerja Sama ASEAN (2020): Memimpin agenda-agenda penting di kawasan Asia Tenggara.

Terpilih Menjadi Presiden Dewan HAM PBB

Perjalanan panjangnya membawa Sidharto ke Jenewa sebagai Perwakilan Tetap RI untuk PBB pada tahun 2025. Puncaknya, pada 8 Januari 2026, ia mendapat dukungan mayoritas negara anggota untuk menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Dalam peran barunya ini, Indonesia berkomitmen mengedepankan pendekatan inklusif. Sidharto akan bekerja sama dengan seluruh negara anggota, lembaga HAM nasional, hingga organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat integritas dan arsitektur HAM di seluruh dunia.