Dunia Akui Indonesia! RI Jadi Calon Kuat Ketua Dewan HAM PBB 2026, Ini Perannya

Kabarmalam.com – Langkah besar diambil Indonesia di kancah global setelah resmi terpilih menjadi kandidat Ketua Dewan HAM PBB untuk masa jabatan 2026. Posisi bergengsi ini didapatkan setelah Indonesia mengantongi dukungan penuh dari negara-negara dalam kelompok Asia-Pasifik.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa penetapan resmi posisi ini akan dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 mendatang. Hal ini menjadi bukti nyata atas kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memperjuangkan agenda kemanusiaan di tingkat global.

Apa Itu Dewan HAM PBB?

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB adalah lembaga antar-pemerintah utama dalam sistem PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat promosi dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Beranggotakan 47 negara, lembaga ini berfungsi sebagai forum multilateral untuk menangani berbagai situasi pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi praktis bagi negara-negara anggota.

Dewan ini merupakan penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang sebelumnya sudah tidak aktif. Dalam operasionalnya, Dewan HAM didukung secara teknis oleh Kantor Komisaris Tinggi HAM (OHCHR).

Fungsi Utama Dewan HAM PBB

Sebagai garda terdepan perlindungan hak asasi manusia, Dewan HAM PBB memiliki fungsi-fungsi strategis sebagai berikut:

• Forum Dialog: Menjadi wadah bagi pejabat PBB, ahli, dan masyarakat sipil untuk mendiskusikan isu HAM dunia.
• Adopsi Resolusi: Mengeluarkan keputusan yang mendorong pemerintah negara tertentu untuk memperbaiki situasi HAM.
• Respons Krisis: Menyelenggarakan sesi khusus untuk menanggapi situasi darurat yang mendesak.
• Tinjauan Berkala Universal (UPR): Meninjau rekam jejak HAM dari seluruh negara anggota PBB secara berkala.
• Investigasi: Memberikan mandat kepada tim pencari fakta untuk mengumpulkan bukti kejahatan perang atau kemanusiaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Dewan HAM PBB

Jika nantinya resmi menjabat, Indonesia akan memegang peran sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Posisi ini menuntut netralitas tinggi dan kepemimpinan yang objektif. Berikut adalah tugas utamanya:

• Memimpin seluruh jalannya sidang dan rapat Dewan HAM PBB.
• Mengusulkan kandidat ahli independen untuk memantau situasi HAM di berbagai wilayah.
• Menunjuk tim investigasi melalui proses konsultasi yang transparan.
• Membangun diplomasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Dewan HAM secara global.

Saat ini, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2025 dipegang oleh Jürg Lauber dari Swiss. Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini dengan prinsip inklusivitas dan keseimbangan demi kemajuan hak asasi manusia di masa depan.