Ancaman Krisis Pangan Global Mengintai! Mentan Tegaskan Indonesia Harus Mandiri atau Terpukul

KABARMALAM.COM — Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri di tengah ancaman krisis pangan global yang kian nyata. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai situasi geopolitik dunia saat ini menjadi peringatan keras bagi setiap negara untuk tidak bergantung pada impor pangan.

Menurutnya, konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, berpotensi memicu ketidakstabilan pasokan dan lonjakan harga pangan dunia. Laporan terbaru World Food Programme (WFP) bahkan memperingatkan bahwa jumlah penduduk yang mengalami kelaparan akut bisa meningkat drastis hingga tambahan hampir 45 juta orang pada 2026.

“Kita tidak boleh bergantung pada negara lain. Ketahanan pangan adalah kunci menghadapi krisis global,” tegas Amran.

Ia menjelaskan, krisis pangan tidak hanya dipicu oleh konflik, tetapi juga oleh kenaikan harga energi, terganggunya jalur pelayaran internasional, hingga melonjaknya biaya logistik. Kondisi ini pernah terjadi saat konflik Rusia-Ukraina pada 2022 dan berpotensi terulang dengan skala yang lebih besar.

Di tengah ancaman tersebut, Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian modern, kuat, dan berkelanjutan.

Strategi yang dijalankan mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian secara bersamaan. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks tanam. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan lewat program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi tambahan.

Hasilnya mulai terlihat. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan produksi mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah juga telah menembus lebih dari 4 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat.

Tak hanya itu, reformasi besar juga dilakukan di sektor pertanian. Pemerintah telah menerbitkan 13 Peraturan Presiden dan memangkas sekitar 500 regulasi yang dinilai menghambat. Salah satu perubahan signifikan terjadi pada tata kelola pupuk yang kini lebih sederhana dan efisien.

Dampaknya cukup besar: biaya pupuk turun hingga 20 persen, sementara volume distribusi meningkat hingga 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Efisiensi produksi pun meningkat, bahkan mampu menekan biaya hingga 50 persen dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah juga tengah mengembangkan kawasan pangan baru melalui revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern. Program ini diharapkan menjadi sumber produksi beras masa depan.

Amran menegaskan, krisis pangan global justru harus dilihat sebagai peluang bagi Indonesia untuk bangkit menjadi negara mandiri, bahkan berambisi menjadi lumbung pangan dunia.

“Kita tidak boleh takut. Ini momentum untuk membuktikan Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor pangan,” pungkasnya.