Antisipasi Krisis Energi, Jakarta Siap Terapkan WFH untuk ASN

Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tekanan energi global.

Kebijakan ini disiapkan menyusul meningkatnya ketidakpastian geopolitik internasional yang berdampak pada pasokan dan harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah pusat dalam upaya menekan konsumsi energi dan mengurangi mobilitas masyarakat.

“Untuk Work From Home, apa yang menjadi arahan pemerintah pusat tentu akan kami jalankan di DKI Jakarta,” ujar Pramono di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan, dinamika global—termasuk konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah—berpotensi memberikan tekanan terhadap ketersediaan energi, terutama gas dan BBM.

Menurutnya, dampak tersebut sudah mulai terasa melalui kenaikan harga energi dalam beberapa waktu terakhir.

Meski demikian, Pemprov DKI memastikan pasokan BBM di wilayah Jakarta masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga meyakini tidak akan terjadi aksi pembelian berlebihan (panic buying) oleh masyarakat.

Langkah penerapan WFH ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah mengambil langkah proaktif dalam menghadapi potensi krisis global, termasuk melalui penghematan energi.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme serta waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.